Tax Amnesty Gagal, Pemerintah Panik dan Bidik Nasabah Pemilik Rekening Rp200 Juta Direvisi Jadi Rp 1 Miliar

SEPERTI Peribahasa tak ada rotan, akarpun jadi. Target penerimaan pajak pada tahun ini kemungkinan tak akan mencapai target kembali. Apalagi sumber-sumber penerimaan negara di tahun lalu, seperti program pengampunan pajak (tax amnesty) sudah tak ada lagi.

Untuk itu, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, mulai panik dengan penerimaan negara, sehingga dibuat aturan yang mewajibkan bank melaporkan setiap rekening nasabah minimal Rp200 juta wajib ke pihak DJP. Kini direvisi menjadi Rp 1 Miliar.

Aturan tersebut termuat di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Sebagai lanjutan dari Peraturan Pengganti UU (Perppu) Nomor 1 tahun 2017 Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

“Untuk di dalam negeri, batas saldo yang wajib dilaporkan bank kepada pihak DJP minimal Rp200 juta. Batas bawah ini berlaku untuk semua wajib pajak pribadi,” tandas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di Jakarta, ditulis Rabu (6/6).

Akan tetapi, kata dia, bagi WP kategori badan usaha atau entitas usaha untuk batas bawah yang wajib dilaporkan tak ada batasannya.

“Jadi untuk WP entitas itu yang wajib dilaporkan tidak ada bottom-nya atau batasan bawah,” jelas dia.

Sri Mulyani menjelaskan, dengan adanya PMK itu, pihak DJP memiliki kewenangan mengintip rekening nasabah di perbankan. Bahkan tak cuma data perbankan, data sektor industri keuangan non bank seperti perasuransian dan perkoperasian juga wajib dilaporkan.

“Sama yang wajib dilaporkan itu nilai pertanggungan dan saldo yang wajib dilaporkan paling sedikit Rp200 juta,” jelas dia.

Tak cuma sektor-sektor tersebut, untuk sektor pasar modal tetap dikenai kebijakan yang sama. Menurut Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo, untuk pasar modal dan perdagangan berjangka komoditi, tidak dikenai batasan saldo minimal.

“Untuk batas waktunya, pelaporan data saldo dari lembaga jasa keuangan termasuk bank kepada DJP itu paling lambat 30 April 2018 nanti. Tapi sebelumnya, pihak pemerintah sendiri terlebih dahulu akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” papar dia.

Sementara itu, kata dia, untuk ketentuan pertukaran informasi keuangan antar negara, batas saldo entitas yang wajib dilaporkan minimal US$250 ribu atau senilai Rp3,3 miliar dengan kurs Rp13.300.

“Besaran tersebut, sudah seusai dengan ketentuan internasional,” pungkas Suryo.

Direvisi dari Rp 200 Juta Menjadi Rp 1 Miliar

Setelah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) keberatan, pemerintah memutuskan untuk merevisi batas minimum saldo rekening yang wajib dilaporkan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

"Dari semula Rp 200 juta menjadi Rp 1 miliar," seperti dikutip dari keterangan pers Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rabu (7/6/2017).

(

Pemerintah beralasan, revisi batas minimum saldo yang wajib dilaporkan dilakukan setelah memperhatikan masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan.

Selain itu, revisi ini juga dinilai lebih mencerminkan rasa keadilan dan menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah menegaskan bahwa aturan pelaporan saldo rekening bukan berarti uang simpanan masyarakat akan dikenai pajak.

Tujuan pelaporan saldo yaitu agar pemerintah mendapatkan informasi yang lengkap dalam menyongsong era pertukaran informasi keuangan global.

Pemerintah juga menjamin Ditjen Pajak akan menjaga kerahasiaan data nasabah. Nantinya data itu hanya akan digunakan untuk kepentingan perpajakan saja.

Bila ada oknum petugas pajak yang menyelewengkan data itu, maka sanksi pidana akan dikenakan sesuai Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

"Jadi masyarakat tidak perlu resah dan khawatir," tulis Kemenkeu dalam keterangan persnya.0 akt/kp