“SBY Naikan BBM Tapi Beri BLT, Jokowi Naikan Tarif Listrik Tanpa Kompensasi” Tak Manusiawi

DIREKTUR Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean mempertanyakannya kebijakan pemerintah melakukan pencabutan subsidi 900 VA terhadap 19 juta pelanggan rumah tangga.

Menurutnya setiap pencabutan subsidi harus ada kompensasi kepada masyarakat miskin yang turut terpukul karenanya. Namun dia melihat hal itu tidak dilakukan oleh pemerintah Jokowi-JK.

“Kemana Subsidi yang dicabut itu dialihkan? Nilainya mungkin sekitar Rp2 trilliun setiap bulan. Menaikkan harga tanpa kompensasi kepada rakyat kecil adalah suatu hal yang tidak manusiawi. Kalau pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan harga BBM disiapkan menyiapkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk menyangga dan menjadi bantalan bagi beban hidup rakyat supaya kemiskinan tidak meningkat,” katanya yang diterima Aktual.com, Selasa (13/6).

“Kita jadi patut bertanya, untuk apa dan apa dasar kebijakan pencabutan subsidi tersebut? Jika memang untuk menyelamatkan fiskal, mengapa pemerintah selalu gembar-gembor ekonomi baik? Cadangan devisa tinggi? Pertumbuhan ekonomi terbaik? Namun fakta dalam kebijakan justru mencerminkan bahwa ekonomi kita tidak sehat, tidak baik, sehingga rakyat harus menanggung beban tersebut. Negara lari dari kenyataan bahwa negara harus memelihara rakyat, padahal harga Minyak Dunia sedang rendah saat ini sebagai komponen utama perhitungan harga produksi,” tegasnya.

Mengulas kembali pada era SBY harga minyak mentah mencapai rekor tertinggi di angka USD120/barel, Nilai tukar rupiah terhadap dolar di kisaran Rp10.000/USD. Sedangkan sekarang harga Minyak mentah di kisaran rata-rata USD45/barel dengan nilai tukar sekitar Rp13.000/USD. Dengan demikian seharusnya tarif listrik bisa lebih murah dengan komponen acuan tarif yang lebih baik saat ini.

“Jika ditinjau harga Biaya Pokok Produksi saat ini Rp983/kWh (7.39 Sen USD/kWH), lantas mengapa Pemerintah menjual listrik sebesar Rp1.467,28/KWh? Artinya ada Margin bagi Pemerintah sebesar Rp484,28/Kwh. Ini keterlaluan mengambil untungnya, mirip jaman kompeni era VOC Belanda. Negara harusnya menjual listrik lebih murah,” tegasnya.0 akt