“Didukung Luhut Panjaitan, ‘Meikarta’ Jadi Proyek yang tak Tersentuh Hukum?”

PROYEK kontroversial kota baru Meikarta, Cikarang, Jawa Barat, mendapat dukungan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan. Dengan dukungan Luhut, proyek yang belum memiliki izin ini tidak akan tersentuh hukum.

Pendapat itu disampaikan aktivis politik Rahman Simatupang (30/10). “Kalau sudah didukung Luhut, walaupun izinnya bermasalah, proyek Meikarta akan terus berjalan,” kata Rahman Simatupang.

Menurut Rahman, kapasitas Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Maritim yang hadir dalam topping off tower Meikarta layak dipertanyakan. “Meikarta itu tidak terkait dengan maritim, tetapi Luhut mengurusinya, ada apa ini?” tanya Rahman.

Rahman mensinyalir, Lippo Group memanfaatkan Luhut sebagai orang yang paling berpengaruh di pemerintahan saat ini untuk melindungi proyek Meikarta. “Para taipan butuh sosok Luhut agar proyeknya bisa berjalan lancar dan tidak diganggu pihak manapun. Lihat saja kasus reklamasi, begitu kuat pengaruh Luhut,” pungkas Rahman.

Lippo Group melakukan topping off atau pemasangan atap bangunan sebagai tanda berakhirnya proses konstruksi kepada 2 tower di kota baru Meikarta, Cikarang, Jawa Barat. Dua tower ini bernilai Rp 1 triliun.

“Dua tower ini senilai Rp 1 triliun yang dibangun dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan No.503/096/B/BPMPPT. Kegiatan ini merupakan pencapaian pembangunan kota baru Meikarta,” kata CEO Meikarta, Ketut Budi Wijaya dalam sambutannya di Meikarta CBD, Cikarang, (29/10).

Turut hadir dalam acara tersebut Menko Bidang Maritim Luhut Panjaitan dan CEO Lippo Group James T Riady.0 int