Tidak Ada Prajurit TNI AU Yang Kebal Hukum

Markas Besar TNI Angkatan Udara menyatakan akan menjatuhkan sanksi tegas kepada anggotanya yang terbukti menganiaya warga Sari Rejo, Medan, Sumatera Utara.“Tidak ada prajurit TNI AU yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan sama di mata hukum,” tegas Kepala Dinas Penerangan AU Marsma Jemi Trisonjaya.

TNI AU tak akan menutupi kesalahan anggotanya. saat prajurit Pangkalan Udara Soewondo Medan terlibat bentrok dengan warga terkait sengketa tanah, Senin (15/8).

“Proses penyelidikan sedang berlangsung untuk mengetahui siapa-siapa saja yang terbukti bersalah, baik masyarakat maupun prajurit TNI AU,” kata Kepala Dinas Penerangan AU Marsma Jemi Trisonjaya di Jakarta seperti dilansir Antara.

Menurut Jemi, bentrokan antara warga Sari Rejo dan prajurit TNI AU bermula dari provokasi. Muncul kabar TNI AU akan menggusur tanah warga untuk membangun rumah susun bagi prajurit. Padahal, kata Jemi, rusun untuk prajurit akan dibangun di lahan yang tak didiami penduduk.

Warga Sari Rejo berunjuk rasa memblokir Jalan Avros Medan, Senin (15/8). Mereka menolak rencana TNI AU membangun rusun seluas 375 hektare di lahan "sengketa." (ANTARA/Septianda Perdana) Aksi warga itu ditanggapi prajurit AU yang sedang bertugas menjaga tanah negara seluas 5,6 hektare di Sari Rejo. Tentara memadamkan api dengan alasan lokasi aksi bakar ban dekat dengan gardu listrik.

Warga lantas diminta mundur, yang disusul aksi saling dorong antara mereka dengan tentara.

Saat situasi bertambah tegang, ujar Jemi, salah seorang warga melempar batu ke arah prajurit AU. Batu itu, kata Jemi, mendarat di kepala Kopda Wiwin.

Bentrokan pun tak terhindarkan, bahkan diwarnai penganiayaan prajurit AU kepada dua wartawan yang sedang meliput kejadian tersebut.

Jemi mengaku menyesalkan peristiwa itu. “Kami prihatin. Mestinya untuk menyelesaikan persoalan sengketa tanah digunakan jalur hukum, bukan dengan aksi demonstrasi menutup akses jalan umum. Sebab berpotensi anarki dan mengganggu ketertiban serta hak masyarakat untuk menggunakan jalan.”

Menurut Jemi, persoalan sengketa tanah antara TNI AU dengan masyarakat Sari Rejo Medan sesungguhnya sudah beres pada 1995, ketika Mahkamah Agung memutuskan status tanah itu merupakan milik Kementerian Pertahanan, dalam hal ini TNI AU, yakni Lanud Soewondo Medan, dengan hak garap ada pada masyarakat.

“Bila semua pihak memahami ini, sengketa tanah seluas 5,6 hektare antara TNI AU dengan masyarakat tidak perlu dibesar-besarkan,” kata dia.0 ant