Perlu UU Atur Peran TNI Dalam Operasi Militer Selain Perang

Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (purn) Salim Mengga mengatakan perlu adanya peraturan dalam bentuk perundang-undangan untuk mengatur peran TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP). Hal itu agar tidak terjadi tumpang tindih antar satu tugas pokok dalam penanggulangan bencana atau pun kemanusian dengan lembaga lainnya.

“Dari pengalaman dalam tugas OMSP terkesan tumpang tindih dengan lembaga lain dan menjadi kabur kapan TNI bisa bertindak, seperti peristiwa di Aceh beberapa waktu lalu,” kata Salim dalam acara seminar Operasi Militer Selain Perang ‘Sumber atau Solusi Masalah?’ yang diselenggarakan Fraksi Partai Demokrat, di Ruang Eks Banggar, Gedung DPR RI, Senayan, Senin (12/10).

Ia menjelaskan, OMSP perlu dilakukan sebagai langkah menanam bibit dalam membangun pertahanan antara TNI dengan masyarakat Indonesia. Seperti yang dilakukan tentara Vietnam.

“Di Vietnam, kalau bukan tentara di barisan depan, maka yang dibelakang itu mereka bertani bersama-sama dengan rakyat dalam tujuan untuk menyiapkan logistik perangnya. Oleh karna itu, OMSP bukan selain perang melainkan mempersiapkan untuk pertahanan perang,” tandas politikus Demokrat tersebut.

OMSP Bukan TNI Tak Ada Kerjaan

Sementara itu, Mantan Panglima TNI Jederal Moeldoko menegaskan bahwa operasi militer selain perang (OMSP) yang dilakukan TNI, bukan lantaran tidak ada kerjaan selain perang.

“Tadi saya tergelitik ada yang bilang daripada TNI tidak ada kerjaannya lebih baik dilakukan adanya operasi militer selain perang, nah itu yang menurut saya sesat, jadi jangan dibesarkan lagi,” kata Moeldoko dalam diskusi yang digelar fraksi Demokrat, di Gedung DPR, Senayan, Senin (12/10).

Dikatakan Moeldoko, dengan adanya operasi selain perang ini tentu salah satunya untuk menyatukan konektivitas antara TNI dengan rakyat, salah satunya dengan ikut bertani atau penanggulangan bencana.

Seharusnya, negara melibatkan TNI dalam kegiatan-kegiatan selain perang karena ini sangat positif dengan memberikan ruang gerak dalam interaksi kepada masyarakat.

“Ngapain TNI harus turun-turun ke sawah, belepotan karena prajurut kurang diberikan ruang untuk interaksi sosial, dan juga ingin melakukan kekuatan kemandirian kepada rakyat,” ujarnya.

Selain itu, Moeldoko mengatakan ada kegiatan TNI selain perang yang diacungi jempol oleh negara lain, seperti pada pencairan pesawat Air Asia yang beberapa waktu lalu mengalami jatuh di Selat Karimata, perairan Kalimantan Selatan.

“Keterlibatan TNI di dunia yang membuat kagum yaitu, TNI ikut dalam pencarian Air Asia, dan itu dilakukan sangat cepat, dan itu tidak mudah, tetapi kita ingin menujukan bahwa TNI adalah profesional,” tandas jenderal bintang empat itu.

Sebagaimana diketahui, dalam Pasal 7 ayat (1) UU RI No.34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa tugas pokok tersebut dilakukan dengan OPERASI MILITER UNTUK PERANG DAN OPERASI MILITER SELAIN PERANG (OMSP) meliputi :

1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata ;

2. Mengatasi pemberontakan bersenjata ;

3. Mengatasi aksi terorisme ;

4. Mengamankan wilayah perbatasan ;

5. Mengamankan obyek vital nasional yang bersifat

Strategis ;

6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan

kebijakan politik luar negeri ;

7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya ;

8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan system pertahanan semesta ;

9. Membantu tugas Pemerintahan di Daerah ;

10. Membantu Kepolisian Negara RI dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam UU ;

11. Membantu mengamankan tamu Negara setingkat Kepala Negara dan Perwakilan Pemerintah Asing yang sedang berada di Indonesia ;

12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan ;

13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); dan

14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Terpisah, menurut Dr.Diah Sulistyani Muladi RS,SH,CN,MHum mengatakan berbagai produk perundang-undangan yang hingga saat ini belum dijabarkan lebih lanjut, khususnya keterkaitan TNI dalam melaksanakan tugas pokok melalui OPERASI MILITER SELAIN PERANG (OMSP) antara lain :

1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata ;

2. Mengatasi pemberontakan bersenjata ;

3. Mengatasi aksi terorisme ;

4. Mengamankan wilayah perbatasan ; dan

5. Mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis.

Perumusan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), lanjut Diah Sulistiyani Muladi, menggambarkan persoalan-persoalan kritis keamanan dalam negeri yang memerlukan perhatian ekstra dengan keputusan politik negara yang bisa mengatur peran TNI.

TNI sebagai alat pertahanan Negara yang memiliki kemampuan dan kekuatan, diharapkan dapat berperan aktif untuk membantu pemerintah menyelesaikan permasalahan yang ada melalui pelaksanaan tugas OPERASI MILITER SELAIN PERANG (OMSP).

Untuk mewujudkan hal tsb, menurut pandangan Diah Sulistiyani Muladi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Membuat atau merevisi peraturan perundang-

undangan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok

TNI melalui OMSP , hal ini sangat penting sebagai

bukti adanya dukungan keputusan politik Negara ;

2. Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah

pemangku tugas fungsi pertahanan dan keamanan

Negara ;

3. Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat terkait dengan implementasi sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ; dan

4. Perlunya segera dibentuk Dewan Keamanan Nasional yang memiliki basis hukum yang jelas, sehingga dapat memberikan kebijakan dan keputusan politik yg dapat dipertanggungjawabkan apabila dibutuhkan.0 gus