ICW Ingatkan Jokowi Tak Tunjuk Novanto Tersangka Kasus Dugaan Korupsi E- KTP Baca Teks Proklamasi

MESKIPUN masih menjabat sebagai Ketua DPR RI, namun Setya Novanto kini berstatus tersangka kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP). Untuk itu Presiden Jokowi seyogyanya tidak menunjuk Setya Novanto sebagai pembaca teks Proklamasi pada Hari Kemerdekaan RI ke 72 di Istana Negara.

" Jokowi sebaiknya tidak tunjuk Setya Novanto tersangka korupsi proyek E-KTP sebagai pembaca teks proklamasi pada hari Kemerdekaan ke-72 mendatang," kata aktivis ICW Emerson Juntho melalui pesan singkat, Senin (6/8/2017).

Hal ini disampaikan Emerson mengingat pada Agustus 2015 lalu, Ketua Umum Partai Golkar itu lah yang didapuk untuk membaca teks proklamasi saat upacara di Istana. Namun, Emerson mengingatkan bahwa saat ini status Novanto sudah berbeda.

"Jika negara ini serius ingin merdeka dari korupsi, maka jangan beri tempat bagi mereka yang diduga terlibat korupsi. Sebaiknya tunjuk orang yang berintegritas dan tidak bermasalah sebagai pembaca teks proklamasi," ucap Emerson.

Hingga saat ini, pihak istana memang belum menentukan siapa yang didapuk membaca teks proklamasi yang pada 17 Agustus 1945 lalu dibacakan sang proklamator Soekarno. Namun, Emerson menilai penting untuk mengingatkan mengenai hal ini.

"Biar tidak lupa pak Jokowi. Jangan-jangan dia enggak tau kalau Setya Novanto tersangka," kata Emerson.

Negara Cidera,Jika Tersangka Baca Teks Proklamasi

Terpisah, Dewan Pakar ICMI Pusat Anton Tabah Digdoyo yang juga mantan Jendral Polri berkomentar

“ Jika tersangka kasus korupsi E KTP akan ditunjuk sebagai pembaca teks proklamasi pada hari Kemerdekaan RI ke 72 di Istana Negara sangat menyedihkan dan memprihatinkan. Hal ini mengindikasikan pemerintah rezim ini makin nyata dan tidak peka dengan etika moral bangsa yang sering ditunjukkan selama ini sungguh diluar akal sehat, “ kata Anton Digdoyo kepada korankota .co.id, Minggu ( 6/8).

Menurut Anton, dalil2 hukum universal jika seorang telah ditetapkan sebagai tersangka itu telah hilang sebagian dari hak2nya tidak seperti yang bukan tersangka . Bahkan beberapa haknya relah dicabut dan ditambah pengekangan2 akan haknya seperti pencegahan dan pencekalan dalam berbagai hal dll.

“Apalagi membaca tex proklamasi di upacara kenegaraan di istana Negara acara tahunan sangat penting. Nalar dan akal sehat sebagai bangsa mmanapun tak akan bisa menerima,” tegas Anton .

Mantan Jenderal Polri ini berharap semoga penguasa rezim ini mampu berpikir bersikap dan bertindak dengan akal sehat dan hati nurani.

“Karena negara akan cidera jika membiarkan tersangka pembaca tex proklamasi,” pungkas Anton Tabah Digdoyo yang juga pembina HMI ini.0 kp/jay