MUI Pusat Ingatkan: Presiden Tak Boleh Buat Statemen Yang Tak Pasti

WAKIL Ketua KOmisi Hukum Majelis Ulama Indonesia Pusat Irjen Pol. (Purn) Dr. Anton Tabah Digdoyo menyayangkan pertanyaan Presiden Joko Widodo yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

"Berkali Presiden Jokowi buat pernyataan yang tak jelas, bersayap dan membingungkan masyarakat. Contoh, bilang pertumbuhan ekonomi Indonesia meroket, mana buktinya?" kata Anton yang juga salah anggota Dewan Pakar ICMI Pusat ini, Selasa (31/10).

Kemudian Jokowi pernah mengatakan yang mengancam Pancasila bukan PKI tapi radikalisme. Lalu pada 28 Oktober, Jokowi menyatakan bahwa ada kelompok yang ingin mengganti ideologi Pancasila.

"Ini sangat membingungkan masyarakat, padahal Presiden harus wajib mencerahkan rakyat, mensejahterakan rakyat," ucap dia.

Anton mengungkapkan, Presiden itu adalah seorang negarawan, pimpinan negara dan pemerintahan, bukan politisi atau budayawan. Maka kalau bicara harus yang pasti-pasti, kata-kata bersayap harus benar-benar dihindari.

Dia memaparkan, sesuai fakta di lapangan, daya beli menurun. Jadi, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diklaim Jokowi meroket hanya bual. Yang benar, pertumbuhan ekonomi malah terus menurun.

"Lalu apakah PKI tidak ancam Pancasila? Apakah Jokowi merestui PKI hidup lagi korelatif dengan pidato Mendagri (Tjahjo Kumolo) bahwa Perppu Ormas (kini UU) tidak ditujukan pada paham komunisme yang tumbuh cepat di Indonesia? Lalu statemen terbaru Jokowi bilang ada kelompok yang ingin ganti ideologi Pancasila itu yang mana kalau bukan komunisme? Karena selama ini tak ada kelompok yang ingin mengganti Pancasila," imbuh Anton.

Dia pun membandingkan dengan demo jutaan umat yang menuntut penista Al-Quran dipenjara beberapa waktu lalu.

"Apakah itu ingin gantikan Pancasila? Apakah di negara muslim terbesar di dunia dalam pemilu milih pemimpin seiman itu ingin gantikan Pancasila? Apakah menuntut hak-hak pribumi dan kembali ke UUD 45 asli itu ingin gantikan Pancasila?" ujarnya.

Menurut Anton, semua itu telah diatur secara konstitusi dan yuridiksi bahkan ada yurisprudensi. Tidak satu pun dari kasus tersebut melanggar UUD apalagi UU turunannya.

"Maka saya sarankan Jokowi selaku Presiden harus bicara yang pasti dan terbukti secara akurat agar tak membingungkan masyarakat," pungkasnya.0 rmo