Rizal Ramli: Jika RUU PNBP yang ‘Palak Rakyat’ itu Lolos, Elektabilitas Jokowi akan Merosot! Disengaja?

PEMERINTAH dan Komisi XI DPR masih membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Mantan Menko Perekonomian yang juga mantan Menko Maritim Sumber Daya, Rizal Ramli, menyoal RUU PNBP tersebut. Rizal mengingatkan, jika RUU PNBP lolos, elektabilitas Joko Widodo akan merosot.

“Jika RUU PNBP yang konyol dan sangat memberatkan rakyat ini lolos, elektibilitas Pak JKW akan merosot. Apa memang ini maunya? Apa ini sengaja?” tulisa Rizal di akun Twitter @RamliRizal.

Rizal mengungkapkan, bahwa uang pangkal, semesteran, akreditasi, kawin, cerai dan rujuk, kesehatan dan lainnya akan dikenai pungutan PNPB. “Uang pangkal, semesteran, akreditasi, kawin, cerai dan rujuk, kesehatan dll mau kena pungutan PNBP. Kok payah amat sih, rakyat mau dipalak?” tegas @RamliRizal.

Tak kalah gawat, Rizal mensinyalir pembicaraan RUU PNBP dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. “Pembicaraan RUU PNBP yang bikin susah rakyat ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Mbok Printil sudah setuju beri 5,7 T untuk Gedung Baru DPR. Ampun deh,” beber @RamliRizal.

Dalam diskusi bertajuk ‘RUU PNPB Lolos, Rakyat Tambah Beban’ (01/11), Rizal Ramli mempertanyakan sikap partai politik di Indonesia yang membicarakan UU yang berpotensi membebani rakyat dibahas secara diam-diam. “Nah, di Indonesia saya mau bertanya, partai-partai apa aja sih yang diomongin. Kok bisa ada draft UU sembunyi-sembunyi mau digolkan,” kata Rizal.

Padahal, kata Rizal, UU tersebut sudah pasti akan sangat membebani rakyat yang hidupnya memang sudah susah. Pasalnya, di dalam draft UU itu mengatur soal pungutan bukan pajak yang dibebankan ke rakyat kecil.

Harusnya, kata Rizal, revisi UU PNBP hanya untuk sektor sumber daya alam seperti migas. Karenanya, RR mengajak masyarakat, aktivis dan para anggota DPR yang tidak setuju untuk bersatu-padu menolak revisi UU itu.0 int