Pembatalan Keputusan Jenderal TNI Gatot, Lecehkan Institusi TNI

SURAT Keputusan pembatalan mutasi 16 perwira tinggi dan perwira menengah TNI oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menuai kritik keras di kalangan Jenderal Purnawirawan TNI. Salah satunya datang dari Letnan Jenderal TNI (Purn) Syarwan Hamid, mantan Kasospol ABRI.

Mantan Mendagri ini menegaskan, pembatalan surat keputusan yang sebelumnya dikeluarkan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo itu melecehkan institusi TNI.

“Saya meyakini putusan pembatalan ini tidak serta merta keinginan dari Panglima TNI Hadi sendiri. Tetapi ada perintah khusus, apakah itu dari pimpinan tertinggi dan kelompok tertentu, yang mengingingkan mutasi tersebut dibatalkan,” ujar Hamid kepada wartawan, Kamis (20/12).

Dia juga menduga, pembatalan ini berkaitan erat dengan penguasa. Skenario besar, kata Hamid, tengah dirancang di balik pembatalan mutasi pati yang berlangsung terbilang cepat ini.

“Ini bukan kelakukan lazim Panglima TNI. Dan tidak ada alasan moral dan tradisi dalam pembatalan mutasi di tubuh TNI paska pergantian Panglima baru," kata Hamid.

Menurut Hamid, kebijakan ini patut dipertanyakan. Sebab, mutasi pati tersebut, sudah melalui proses di Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi TNI (Wanjakti TNI), yang dihadiri oleh sejumlah pihak, di antaranya Kepala Staf Umum TNI, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, serta Angkatan Udara, Irjen TNI, Kabais TNI, Lemhannas, Kemenkopolhukam dan Kemenhan.

Seperti diketahui, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menganulir keputusan Panglima TNI sebelumnya, Jenderal Gatot Nurmantyo tentang mutasi perwira tinggi TNI. Melalui Surat Keputusan Nomor Kep/982.a/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017, Marsekal Hadi mengubah keputusan Panglima TNI sebelumnya bernomor Kep/982/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Lingkungan TNI. Melalui keputusan itu, Panglima TNI menyatakan mutasi terhadap 32 Pati TNI tidak ada.

Anulir Keputusan Gatot, Panglima Menzalimi TNI!

Sebelumnya, Komandan Korps Marinir TNI Angkatan Laut tahun 1996-1999, Letnan Jenderal TNI (Purn) Suharto menyatakan pembatalan surat keputusan Jenderal Gatot Nurmantyo oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto tentang mutasi sejumlah perwira tinggi TNI merupakan bentuk politisasi. Hal itu juga merupakan tindak penzaliman terhadap institusi TNI.

"Negara ini seperti sudah tidak ada hukum. Kudeta dibiarkan. DPD di kudeta, DHN 45 dikudeta, PKPI dikudeta, KADIN dikudeta, UUD 45 dikudeta. Sekarang TNI dikudeta," tegasny, Rabu (20/12).

Pembatalan mutasi sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah TNI itu, lanjut Suharto, maka semakin membuktikan bahwa ada grand design untuk melemahkan NKRI dimana TNI yang merupakan tembok terakhir kedaulatan Indonesia sudah mulai digerogoti.

Di sisi lain, Suharto menilai pembatalan Skep oleh Marsekal Hadi tersebut memiliki banyak kejanggalan. "Pertama, menganulir sebagian Skep TNI (hanya 32 dari 85 perwira). Apa itu betul?" kata dia.

Kejanggalan lainnya, Skep itu dianulir oleh Jenderal Hadi yang saat Skep diterbitkan merupakan bawahan Jenderal Gatot.

"Juga dia ikut paraf. Artinya dia melanggar persetujuan dia sendiri," tegas Suharto.

"Dia juga melecehkan persetujuan kepala staf angkatan lain," tambahnya.

Yang lebih mengherankan lagi, Marsekal Hadi saat serah terima jabatan Panglima TNI sudah berjanji akan melanjutkan kebijakan yang telah dibuat sebelumnya oleh Jenderal Gatot.

"Dia menyebut akan melanjutkan kebijakan Panglima lama (Gatot Nurmantyo, red), kok malah dilanggar. Ini bisa menjadi preseden buruk bagi TNI. Kenapa tidak menganulir yang dulu dulu sekalian," tegasnya.

Oleh karena itu, Suharto berpesan bagi para anggota TNI untuk waspada terhadap bentuk pelemahan institusi.

"Ini adalah 'kekurangajaran' yang tidak bisa dimaafkan. Hanya ada satu kata: lawan," tandasnya.

Sebagaimana diketahui pada Rabu (20/12), beredar Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982.a/XII/2017. Dalam surat tersebut, ada beberapa perubahan keputusan dalam hal pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI yang lalu.

Surat tersebut bertuliskan perubahan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 lalu (keputusan Jenderal Gatot Nurmantyo) tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Ada 16 panglima tinggi TNI yang tidak jadi diberhentikan atau diangkat jabatannya.

Di antaranya terdapat nama Pangkostrad TNI Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi yang kini menjabat sebagai ketua umum PSSI. Nama-nama lainnya merupakan nama yang terdapat pada nomor urut 1-7, 13-17, dan 29-32 pada lampiran surat keputusan yang dibatalkan itu. "Dengan demikian, maka Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 telah diadakan perubahan," begitu tulisan di surat tersebut.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjelaskan, pembatalan sejumlah keputusan terkait pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI tak ada unsur suka atau tidak suka dengan salah satu pihak. Itu dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan tantangan tugas.

"Sebagai panglima TNI, saya telah melaksanakan evaluasi secara berkesinambungan terhadap sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan tantangan tugas," ungkap Hadi seusai melakukan kegiatan pemberian brevet wing kehormatan TNI AU kepada para kepala staf TNI dan Kapolri di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (20/12).

Kemudian, Hadi juga menjelaskan, hal yang ia jadikan dasar untuk penilaian sumber daya manusia di lingkungan TNI adalah profesionalitas dan sistem merit. Petunjuk administrasi terkait pembinaan karier prajurit TNI, kata hadi, juga sudah baku. "Semuanya berdasarkan profesionalitas dan merit system yang selalu kita lakukan. Tidak ada istilah di dalam pembinaan karier adalah like dan dislike," katanya.0 jay/berbagai sumber.