“Lemahnya Penegakan Hukum dan Ekonomi jadi Pukulan Telak Jokowi di Pilpres 2019”

MASALAH lemahnya penegakan hukum dan pertumbuhan ekonomi yang melemah bakal menjadi pukulan telak untuk Joko Widodo di Pilpres 2019. Pendapat itu disampaikan pengamat politik Sahirul Alem.

“Dalam penegakan hukum, kasus Novel Baswedan, Iwan Bopeng, ancaman pembunuhan terhadap Habib Rizieq, ancaman Victor Laiskodat, dan pertumbuhan ekonomi, menjadi pukulan telak Jokowi di Pilpres 2019,” tegas Sahirul Alem, sebagaimana dilansir intelijen, 22 Des 2017.

Alem mengingatkan, mempertahankan kekuasaan lebih sulit, karena saat berkuasa terlihat kekurangannya. “Di sisi lain, pihak lawan mempunyai bahan untuk memperlihatkan kekurangan Jokowi ke publik saat Pilpres 2019,” jelas Alem.

Menurut Alem, saat ini, kekuatan Jokowi hanya pada dukungan media mainstream. Utamanya media milik Hary Tanoesoedibjo, Ketum Perindo yang sudah menyatakan dukungan pada Jokowi di Pilpres 2019. “Bisa dipastikan media maisntream akan mendukung Jokowi di Pilpres 2019,” tegas Alem.

Soal pertumbuhan ekonomi, aktivis politik Rahman Simatupang menilai, pertumbuhan ekonomi RI tidak naik akibat kebijakan Jokowi sendiri yang terlalu ambisius dalam bidang infrastruktur.

“Jokowi yang penting terlihat hebat di media padahal kebijakan ekonomi keropos. Jokowi tidak mau menuruti ahli ekonomi tapi atas maunya sendiri dengan dasar out of box,” sindir Rahman.

TAK hanya itu, kata Rahman, sulitnya pertumbuhan ekonomi, karena kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. “Subsidi rakyat dicabut, dan ini menyebabkan daya beli masyarakat turun, gimana ekonomi mau tumbuh,” ungkap Rahman.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, mengakui kebingungan untuk meningkatkan pertumbuhan di Indonesia.

“Saya sadari masih sulit untuk tumbuh sesuai harapan tidak seperti era komoditas dulu, dan pertumbuhan tersebut ternyata juga tidak cukup mengurangi kemiskinan, ini yang sedang kami pelajari,” kata Bambang (12/12).0 int