MUI: Umat Islam Gunakan Atribut Non-Muslim, Haram!

MENJELANG perayaan umat Nasrani yang jatuh pada 25 Desember, pusat perbelanjaan dan gedung-gedung di ibu kota, marak dihiasi dengan ornamen dan atribut perayaan Natal. Salah satunya, penggunaan atribut Natal seperti topi sinterklas.

Berkaitan dengan hal itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun mengeluarkan fatwa haram terhadap penggunaan atribut non-Muslim untuk umat Islam.

Penegasan MUI ini seiring dengan fenomena saat peringatan hari besar agama non-Islam terdapat kaum Muslimin menggunakan atribut dan/atau simbol keagamaan non-Muslim.

“Menggunakan atribut keagamaan non-Muslim adalah haram,” kata Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin lewat publikasi fatwanya.

Menurut dia, terjadi fenomena untuk memeriahkan kegiatan keagamaan non-Islam dengan ada sebagian pemilik usaha seperti hotel, supermarket, department store, restoran, dan lain sebagainya, bahkan kantor pemerintahan, yang mengharuskan karyawan Muslimnya untuk menggunakana tribut keagamaan dari non-Muslim.

“Pemerintah wajib mencegah, mengawasi dan menindak pihak-pihak yang membuat peraturan yang sifatnya memaksa dan menekan pegawai Muslim untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama seperti aturan dan pemaksaan penggunaan atribut keagamaan non-Muslim,” kata dia.

Ada dua ketentuan hukum yang menjadi kesimpulan dalam fatwa MUI ini. Pertama, menggunakan atribut keagamaan non-muslim adalah haram. Kedua, mengajak dan/atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan non-muslim adalah haram.

Disebutkan, latar belakang keluarnya fatwa ini adalah adanya fenomena di masyarakat di mana saat peringatan hari besar agama non-Islam, sebagian umat Islam atas nama toleransi dan persahabatan, menggunakan atribut dan/atau simbol keagamaan nonmuslim yang berdampak pada siar keagamaan mereka;

"Bahwa untuk memeriahkan kegiatan keagamaan non-Islam, ada sebagian pemilik usaha seperti hotel, super market, departemen store, restoran dan lain sebagainya, bahkan kantor pemerintahan mengharuskan karyawannya, termasuk yang muslim untuk menggunakan atribut keagamaan dari non-muslim," tulis dalam fatwa tersebut.

Dalam fatwa ini, MUI memberikan enam rekomendasi, yakni:

Pertama, umat Islam agar tetap menjaga kerukunan hidup antara umat beragama dan memelihara harmonis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa menodai ajaran agama, serta tidak mencampuradukkan antara akidah dan ibadah Islam dengan keyakinan agama lain.

Kedua, umat Islam agar saling menghormati keyakinan dan kepercayaan setiap agama. Salah satu wujud toleransi adalah menghargai kebebasan non-muslim dalam menjalankan ibadahnya, bukan dengan saling mengakui kebenaran teologis.

Ketiga, umat Islam agar memilih jenis usaha yang baik dan halal, serta tidak memproduksi, memberikan, dan/atau memperjualbelikan atribut keagamaan non-muslim.

Keempat, pimpinan perusahaan agar menjamin hak umat Islam dalam menjalankan agama sesuai keyakinannya, menghormati keyakinan keagamaannya, dan tidak memaksakan kehendak untuk menggunakan atribut keagamaan non-muslim kepada karyawan muslim.

Kelima, pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada umat Islam sebagai warga negara untuk dapat menjalankan keyakinan dan syari’at agamanya secara murni dan benar serta menjaga toleransi beragama.

Keenam, pemerintah wajib mencegah, mengawasi, dan menindak pihak-pihak yang membuat peraturan (termasuk ikatan/kontrak kerja) dan/atau melakukan ajakan, pemaksaan, dan tekanan kepada pegawai atau karyawan muslim untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama seperti aturan dan pemaksaan penggunaan atribut keagamaan non-muslim kepada umat Islam.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal MUI Pusat, Anwar Abbas mengimbau kepada pengusaha Kristiani untuk tidak mendorong, mewajibkan, atau menyuruh kaum Muslim yang menjadi karyawan memakai simbol-simbol maupun atribut-atribut yang terkait dengan Natal.

Alasannya, menurut Anwar Abbas, hal itu tidak sesuai dengan keimanan dan keyakinan mereka sebagai Muslim.

“Ini penting disampaikan dan diingatkan kembali karena tindakan tersebut jelas-jelas akan menyakiti hati sebagian besar umat Islam,” ujarnya seperti dilansir Republika, Ahad (3/12/2017).

Semua warga negara Indonesia, kata dia, sudah seharusnya saling menghormati dan tidak memaksakan hal-hal yang tidak berkenan bagi penganut agama lain. Sikap ini menurutnya perlu dijaga agar hubungan baik antarumat beragama yang sudah terbangun selama ini tidak menjadi rusak.

Yang perlu diingat juga, kata Anwar, konstitusi Republik Indonesia telah menjamin kebebasan bagi tiap-tiap warga negara untuk menjalankan agama masing-masing. Dengan demikian, pemaksaan pemakaian atribut agama tertentu terhadap penganut agama lain tidak hanya menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, tapi juga melanggar konstitusi.

MUI meminta pemerintah untuk mengawasi dan memberikan perlindungan kepada umat Islam agar mereka bisa menjalankan syariat agamanya dengan baik. MUI juga mengimbau kepada aparat keamanan untuk menindak siapa pun yang melakukan pemaksaan dan tekanan kepada para karyawannya untuk melakukan dan/atau memakai hal-hal tertentu yang tidak sesuai dengan keyakinan dan ajaran agama yang mereka anut dan percayai.

“Mari kita rawat dan pelihara kerukunan antarumat beragama agar terwujud ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang memang sudah menjadi dambaan kita bersama,” ucap Anwar.0 rol