Jimly Dukung Jokowi Dua Periode, Anton Digdoyo: Kok Otoriter Anggap ICMI Bebas Untuk Agenda Pribadi?

KETUA Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Prof Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa pernyataan dukungan dua periodenya terhadap Presiden Joko Widodo adalah pernyataan resmi. Hal ini membuat Dewan Pakar ICMI Pusat Anton Tabah Digdoyo angkat Bicara.

“Jika benar Ketum ICMI Jimly Asshiddiqie mendukung Jokowi dua periode tanpa rapat organisasi sebagai mekanisme tertinggi yang sah sesuai azas ormas secara universal, itu pelanggaran

sangat serius. Pasalnya, Ketua Umum ICMI wajib taat azas demokratis etis tidak otoriter,” tegas Dewan Pakar ICMI Pusat Anton Digdoyo kepada korankota, Senin ( 11/12).

Kata Anton, Jika Ketum ICMI ngotot itu tidak profesional karena tak bekerja berdasarkan mekanisme organisasi. Dalam usianya yang sudah tua, hal ini memalukan apalagi ICMI kumpulan kaum cendekia.

“Organisasi bersenjata seperti TNI dan Polri saja, tidak boleh otoriter, ini ICMI ko otoriter anggap ICMI kendaraan pribadi bebas untuk agenda pribadi?,” komentar Anton.

Menurut Anton, mestinya Silaknas fokus bahas progam kerja ICMI untuk majukan bangsa, bukan politik praktis. Contohnya seperti Isu kriminalisasi tokoh- tokoh Muslim isu PKI bangkit dengan pernyataan PKI bukan ancaman Pancasila, Perpu Ormas tidak untuk faham komunisme yang tumbuh cepat di Indonesia saat ini dan isu-isu lainnya adalah masalah bangsa yang sangat serius.

“ Mestinya isu-isu aktual itu jadi fokus kajian ICMI bukan berpolitik praktis mendukung rezim dengan membabi buta. Jika benar mendukung rezim saat ini ICMI telah meninggalkan visi misi ilmuwan cendikia dan jika semau gue itu sebuah kekonyolan yang akan menghancurkan ICMI,” pungkas Anton Tabah Digdoyo yang mantan Jenderal Polri ini.

Sebagaimana telah dberitakan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Prof Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa pernyataan dukungan dua periodenya terhadap Presiden Joko Widodo adalah pernyataan resmi

“Itu pernyataan resmi ketua umum di Istana resmi, di depan presiden resmi,” kata Prof Jimly melalui pesan tertulis, sebagaimana dilansir Republika Ahad (10/12) malam.

Hal itu adalah jawaban Jimly terkait apakah ada yang perlu diklarifikasi terkait protes dari sejumah pimpinan ICMI di daerah, dan menyebut pernyataan Jimly sebagai pernyataan pribadi, bukan pernyataan organisasi (ICMI). Jimly justru menegaskan bahwa pernyataannya itu resmi sebagai ketua umum.

Sebelumnya, saat pembukaan Silaknas ICMI di Istana Kepresidenan pada Jumat (8/12) mengatakan, ICMI tidak pernah ragu untuk mendukung pemerintahan Presiden Jokowi selama 10 tahun. Bukan untuk kepentingan orang per orang, melainkan semata-mata untuk kemajuan bangsa dalam jangka panjang.

Pernyataannya tersebut menuai polemik.

Beberapa pengurus ICMI di daerah juga menanggapi pernyataan Ketua Umum ICMI tersebut. Ketua Bidang Hukum dan HAM ICMI Orwil Jawa Barat, Cecep Suhardiman merasa seharusnya pernyataan tersebut tidak diungkapkan oleh Jimly. Pihaknya sangat menyayangkan statement politik itu. 0 gus