Bos Asuransi Terancam Dibui

PUBLIK Indonesia digegerkan dengan kasus dwi kewarganegaraan Arcandra Tahar, beberapa waktu lalu. Kasus itu menjadi geger lantaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) kala itu melantik Arcanda sebagai Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Arcanda, lewat paspornya, memiliki dua kewarganegaraan yaitu Indonesia dan Amerika Serikat. Atas kepemilikan dua kwarganegaraan itu, Arcanda tak lama menjabat sebagai Menteri ESDM.

Publik jadi riuh. Negara pun gaduh, setelah beredar luas di media sosial (medsos) tentang dwi kewargangaraan yang dimiliki Arcanda Tahar. Setelah diusut, Arcanda Tahar memang tercatat juga sebagai warga Negara Amerika, selain warga Negara Indonsia tempat kelahirannya.

Arcanda lantas membuang kewarganegaraan Amerikanya, tempat di mana ia selama ini menimba ilmu dan tinggal untuk menjalani kehidupan. Setelah resmi mengantongi satu kewarganegaraan, Indonesia, Presiden Jokowi di kemudian hari mengangkatnya sebagai Wakil Menteri ESDM guna mendampingi Menteri ESDM Ignatius Jonan.

Sebagian pihak menyesalkan kasus tersebut, sebab Arcanda Tahar dinilai sebagai orang Indonesia yang banyak mendapat pengakuan di luar negeri. Sebagian lainnya berpendapat bahwa kepemilikan dua kewarganegaraan yang ditunjukkan dengan kepemilikan dua paspor, tidak melanggar Undang-undang.

Tetapi pakar hukum Tata Negara dari Universitas Gajah Mada (UGM) Denny Indrayana berpendapat sebaliknya. Denny tegas mengatakan bahwa Indonesia sama dengan Jepang yang tidak menganut sistem dwi kewarganegaraan.

"Adanya pernyataan mempunyai dua paspor tidak melanggar UU itu menurut saya keliru. Karena kita tidak mengenal dwi kewarganegaraan, maka WNI hanya boleh memegang paspor Indonesia saja," kata guru besar hukum tata negara UGM Denny Indrayana kepada awak media beberapa waktu lalu.

Denny menegaskan bahwa seorang WNI yang memiliki dan menggunakan dua paspor, adalah pelanggaran UU Keimigrasian. Ini dengan Indonesia yang tidak menganut dwi kewarganegaraan. "Bisa dihukum," imbuh Denny.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan mengenai adanya sejumlah ketentuan pidana terkait paspor ganda karena Indonesia tak menganut dwi kewarganegaraan. Dalam Pasal 126 huruf d disebutkan: memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis dan semuanya masih berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Sementara itu, mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal menjelaskan ada tiga kategori WNI yang tinggal di AS dan ingin membuat kewarganegaraan ganda. Kategori pertama biasanya adalah WNI yang memiliki paspor sebagai turis namun memiliki tujuan bekerja di AS. "Kemudian di sana dia bekerja secara ilegal," ujar Dino di gedung Djakarta Theatre XXI, Thamrin, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Kategori kedua, kata Dino, adalah WNI yang tinggal dan bekerja di AS, namun dalam jangka waktu yang belum terlalu lama. Untuk kategori kedua ini, WNI biasanya akan mendapatkan Green Card atau US Permanent Resident sebelum mendapatkan kewarganegaraan AS. "Bisa kerja di sana, tapi bukan warga negara Amerika," tutur Dino.

Status permanent resident yang dimiliki WNI ini memiliki hak yang terbatas. Hal ini kemudian memicu WNI berusaha untuk mendapatkan kewarganegaraan ganda. Dino menjelaskan kewarganegaraan AS bisa didapatkan apabila mereka telah tinggal beberapa tahun di sana.

Ketiga, mereka yang sudah tinggal di Amerika beberapa tahun dan meminta menjadi warga negara. Dino menyebutkan alasan banyaknya WNI membuat kewarganegaraan ganda, khususnya di AS, salah satunya karena faktor pendidikan. "Karena kalau jadi warga Amerika, pendidikan anaknya gratis, ada fasilitas-fasilitas," ungkap Dino.

Bos Asuransi

Kasus serupa Arcanda Tahar, kini kembali terjadi di Indonesia. Seorang WNI bernama Benjamin Sulindro terungkap memiliki dua paspor yang mengindikasikan bahwa dia memiliki dwi kewarganegaraan. Paspor pertama adalah paspor yang dikeluarkan pemerintah Indonesia bernomor paspor B2849850 yang berlaku 12 Januari 2016 hingga 12 Januari 2021.

Paspor atas nama Benjamin Sulindro tersebut dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Pusat. Selain paspor Indonesia, pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah, 8 Agustus 1965 itu juga memiliki paspor Amerika Serikat dengan nomor paspor 483719659 yang berlaku 10 Juni 2011 hingga 9 Juni 2021.

Indonesia tidak mengenal konsep kewarganegaraan ganda menurut Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan. Namun sejak lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, diperkenalkan konsep Kewarganegaraan Ganda Terbatas. Yaitu terhadap anak yang karena situasi dan kondisi yang melatarbelakanginya memiliki dwi kewarganegaraan dan diberi kesempatan untuk memilih.

Hak untuk memilih itu berlaku ketika anak tersebut telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Namun pada kasus Arcandra Tahar dan WNI tersebut, hal ini tidak dapat diberlakukan. Karena yang bersangkutan bukan merupakan subjek dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Koran Kota berusaha melakukan konfirmasi atas kepemilikan paspor ganda ini kepada Benjamin Sulindro dengan menyambangi kediamannya di Jl Irian No 6 Menteng, Jakarta Pusat. Namun Benjamin Sulindro yang disebut-sebut sebagai bos asuransi ini tidak pernah menampakkan batang hidungnya, meski Koran Kota sudah tiga kali mendatangi kediamannya untuk konfirmasi masalah ini.0 tim