Dewan Pakar ICMI Pusat Menegaskan: Bodoh, Kalau Samakan HTI dengan PKI!

SEORANG politikus Partai Nasdem menyatakan HTI itu sama dengan PKI. Kalau PKI ekstrim kiri atheis, kalau HTI ekstrim kanan berkedok agama. Pernyataan politikus Nasdem ini memantik reaksi publik, salah satunya Dewan Pakar ICMI Pusat Anton Digdoyo yang juga mantan Jendral Polri ini.

“Bodoh kalau samakan HTI dengan PKI . Pasalnya, PKI sudah brontak dan bunuhi para jenderal, kyai dan santri. HTI baru pidato berwacana belum pernah sekalipun anarkhis apalagi brontak ,” tegas Anton Tabah Digdoyo yang dihubungi korankota.co.id, Jum’at ( 4/8) .

Kata Anton , Jangankan dengan kekerasan ditunggu tiap demo biar anarkhi s aja tak pernah .Itulah yang melatar lahirnya perpu.

“ Ditunggu anarkhi ko gak anarkhi2 lalu diperpukan dengan alasan kegentingan yang memaksa atau dengan memaksakan kegentingan? Karena itu publik menolak perpu tsb,” terangnya.

Menurut Anton, berwacana itu menjual gagasan pemikiran pendapat menawarkan solusi kebangsaan dan semua itu masih dalam koridor berdemokrasi.

“Kalau sudah paksakan pendapatnya harus diterima itu baru melanggar hukum dan bisa ditindak sacara hukum.

Katakanlah pendapat HTI mengganggu keharmonisan sosial . Jika itu yang terjadi cukup dengan UU yang ada tentang ormas sudah sangat memadai dengan 7 langkah teguran lisan, teguran tertulis, pembekuan bantuan, pembekuan aktifitas, somasi sidang pengadilan dan vonis pengadilan. Jika itu dilakukan rezim ini selamat dan saya yakin pasti divonis dengan adil oleh hakim minimal pembekuan dalam jangka waktu tertentu kalau tidak diindahkan baru pembubaran atau pencabutan izin pendiriannya dari Negara, “ beber Anton Digdoyo.

Sangat disesalkan oleh Wakil Ketua Komisi Hukum MUI ini, rezim ini tidak pede malah keluarkan perpu, sehingga semua pihak bilaang ini jadi rezim otoriter karena dikaji dari segi apapun belum memenuhi syarat untuk keluarkan perpu apalagi syarat kegentingan yang memaksa.

“Perpu tsb memang otoriter karena jadikan penguasa penafsir tunggal tetang seseorang atau kelompok tidak pancasilais. Tolerans ato intolerance. Hargai kebhinekaan ato tidak. Apalagi ada program pluralisme kesetaraan dalam segala hal tanpa diskriminasi dalam segala hal? Bahkan harus berfaham bahwa semua agama benar dan semua orang masuk surga . Faham PLURALISME seperti ini justru sangat bertentangan dengan pancasila dan uud 45 dan bertentangan dengan fatwa Ulama MUI nomor 2 tahun 2005 tertanggal 25Mei 2005 yang tegas mengharamkan faham pluralisme yg dianut negara2 liberal,” papar Anton.

Indonesia bukan negara liberal, bukan pula negara sekuler tapi tegas negara yang menjunjung tinggi ajaran agama yang tegas dalam masalah ubudiyah wajib yakin agamanya yg paling benar dan secara muamalah (sosial) saling hormat saling tolong dalam segala kebaikan sosial lainnya.

“Maka yang katan HTI sama dengan PKI, itu buta hukum,” pungkasnya.0 jay