Ledia Hanifa : “Sebagai Kader Harus Siap Ditempatkan di Posisi Apapun”

Anggota Fraksi PKS Ledia Hanifa ditunjuk partainya menjadi Wakil Ketua DPR menggantikan Fahri Hamzah yang dipecat. Ada beberapa alasan PKS menunjuk Ledia menjadi pimpinan DPR.

Ketua Dewan Syariah Pusat Surahman Hidayat mengatakan, penunjukan Ledia ingin menunjukkan kesetaraan kemampuan kader perempuan menjalankan amanat dan tugas partai.

"Saya tanya dari perempuan. Senang nggak perempuan maju? PKS mengupayakan ini karena ada peluang. Senang nggak? Seneng kan. Di jajaran (pimpinan, red) nanti dia kan perempuan yang satu-satunya," kata Surahman di kantor DPP PKS, Jakarta, belum lama berselang.

Surahman juga menjabarkan kelebihan yang dimiliki Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Petani, dan Nelayan DPP PKS tersebut. Pengalaman sebagai pimpinan Komisi VIII serta Fraksi PKS di DPR menjadi acuannya.

Selain itu, Ledia juga dianggap memiliki kemampuan manajerial. Komunikasi serta tanggungjawabnya terhadap konstituen di daerah pemilihan juga menjadi pertimbangan lain.

Sementara Ledia mengaku siap menjalankan tugas yang diamanatkan oleh partainya itu.

"Saya dicalonkan dan ditetapkan oleh pimpinan untuk mengemban amanah ini. Saya sebagai kader harus mempersiapkan diri untuk ditempatkan di posisi mana pun," kata Ledia di Jakarta.

Untuk mengetahui bagaimana pandangan dan kometar mengenai penunjukan ini dan lain lain hal terkait tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota Parlemen, Korankota menurunkannya dalam bentuk tanya jawab

Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini mengaku mendapat kabar penunjukannya dari telepon.Ledia berharap bisa menjalankan tugas yang diamanatkan partainya dengan baik nantinya.

"Bismillah semoga Allah memudahkan segala urusan," ucap dia.

Bagaimana mengetahui ditunjuk menjadi pengganti Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR RI ?

Kaget lah. Saya sedang menjalankan tugas Komisi VIII panja BPIH di Saudi, dihubungi oleh Presiden Partai memberi amanat sesuai keputusan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat

Darimana memperoleh informasi pertama soal penunjukan?

Mendapat kabar penunjukannya dari telepon dan belum bertemu langsung dengan Presiden PKS Sohibul Iman.

Apakah ada arahan?

Saya sedang tugas Panja BPIH di Mekkah, dan belum bertemu secara khusus dengan beliau (Presiden PKS.

Apakah siap dengan jabatan baru yang diamanatkan kepada dirinya?

Saya ditugaskan pimpinan partai untuk mengemban amanah ini. Bukan amanah yang mudah. Tapi sebagai kader harus mempersiapkan diri ditempatkan di posisi apapun. Mohon doa.

Bagaimana seharusnya perempuan bisa lebih berperan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa terutama di parlemen?

Saat ini terbuka lebar dibandingkan masa-masa sebelumnya, namun bukan berarti tanpa tantangan. Salah satu tantangan perempuan di parlemen adalah menjawab keraguan kapabilitas dan kemampuan dalam meramu kebijakan-kebijakan legislatif untuk kemajuan bangsa.

Kadang-kadang yang menohok saya adalah betapa kebanyakan orang, masyarakat kita, ternyata belum bisa melihat bahwa tidak semua perempuan anggota dewan sesungguhnya sedang ingin mengejar karier. Boleh jadi karena panggilan nurani. Bahkan dia harus mengorbankan sesuatu yang personal untuk kemudian memberikan kontribusi kepada masyarakat.

Tapi, bukan berarti laki-laki tidak berangkat juga dari adanya panggilan nurani untuk memberikan kontribusi kebaikan pada masyarakat, tetapi persoalannya, dalam kultur kita, urusan domestik itu memang masih diserahkan hampir sepenuhnya kepada sosok ibu. Sehingga effort yang dilakukan oleh seorang perempuan ketika dia berada di ranah publik pastilah jauh lebih besar ketimbang dengan bapak-bapak itu.

Duduk di Parlemen, apa visi misinya?

Memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat tanpa membedakan agama, suku, perempuan-lelaki, miskin-kaya.

Bagaimana dengan masyarakat yang masih memandang sebelah mata terhadap penyandang disabilitas?

Paradigma masyarakat terhadap para penyandang disabilitas harus diubah agar keberadaannya dapat lebih optimal.

Karena para penyandang disabilitas memiliki potensi yang mungkin lebih lebih unggul dari masyarakat normal, sehingga mereka tidak perlu menjadi obyek eksploitasi.

Dalam konteks negara, Indonesia perlu memberdayakan para penyandang agar dapat mandiri dan mampu mengoptimalkan semua potensinya dengan menyiapkan akses sarana dan prasarana untuk jangka panjang.

Saat ini, banyak orang beranggapan bahwa sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas belum penting. Paradigma ini keliru dan perlu diperbaiki. Kepekaan masyarakat terhadap kebutuhan khusus para penyandang disabilitas menjadi suatu hal penting.

Ini harus menjadi perhatian negara terutama oleh perusahaan dan para pekerja di sektor pelayanan publik.

Saya pernah mendapat anak anak penyandang autis yang justru dimarahi oleh pramugari di pesawat terbang dalam suatu penerbangan.

Guna mengubah paradigma publik ini, DPR RI mendorong dibentuknya aturan perundangan yang dapat memberdayakan para penyandang disabilitas.

Travel umroh sekarang ini bertebaran, bagaimana melihat kondisi ini?

Kemenag seharusnya membuat regulasi standar pelayanan minimal travel. Hal ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No 18/2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Selanjunya, dibuat kontrol dan pengawasan rutin.

Misalnya, evaluasi dilakukan 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Tapi, harus ada laporan. Agar dapat lebih bagus dan ketahuan ketika terjadi masalah pada travel. Karena kadang-kadang kami temukan travel yang sudah ada izin pun, masih ada yang menelantarkan jamaahnya.

Jika ada travel yang melanggar regulasi tersebut harus segera memperbaiki pelayanannya. Yang paling penting Kemenag melaporkan track reccord biro travel umrohdi di website sehingga masyarakat bisa tahu.

Terinspirasi Sang Kakek

Sebelum ditunjuk menggantikan Fahri Hamzah, nama Ledia Hanifa tak begitu populer. Namun, wanita yang lahir di Jakarta pada 30 April 1969 dari ibunda Moeliana Sekar Asih putri Bandung dan ayahanda Moechsoen putra Blitar, bukanlah orang baru di PKS. Anak pertama dari tiga bersaudara ini dan menyelesaikan sekolah dasar hingga SMA-nya di Jakarta, sudah cukup lama malang melintang di partai yang mulanya bernama Partai Keadilan (PK).

Wanita yang kuliah di Fakultas MIPA Universitas Indonesia jurusan Kimia, ini bertemu jodohnya Drs. Bachtiar Sunasto, MS dan mereka menikah pada 13 Agustus 1989.

Pada tahun 2000 Ledia melanjutkan studi mengenai Intervensi Sosial pada program Magister Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

Ibu yang dikaruniai 4 orang putra ini gemar melakukan aktivitas kemasyarakatan sejak masih duduk di bangku SMP. Motivasi kerja sosial kemasyarakatan dalam dirinya tumbuh semakin pesat setelah membaca “Tapak Kuring Ngaliwat”, sebuah otobiografi dalam bahasa Indonesia dan Sunda yang ditulis sang kakek, Rd. H. Hasan Natapermana yang pernah menjabat sebagai anggota Parlemen Pasundan.

Ledia, bergabung dengan Partai Keadilan pada tahun 1998 dan dilanjutkan dengan Partai Keadilan Sejahtera fokus aktivitasnya lebih mengarah pada pemberdayaan politik perempuan. Tanggung jawabnya sebagai Ketua Dewan Pengurus Pusat PKS bidang Kewanitaan (2005-2010) mendorong dirinya dan teman-temannya untuk mengaktifkan 4500 Pos Wanita Keadilan di 33 propinsi sebagai salah satu program unggulan dalam pemberdayaan masyarakat.

Pada tahun 2009, bunda dari Widad Maulana, ‘Azza Habibullah, Mi’raj Shobrin Jamil dan Muhammad Dzakir Amrillah (alm) ini mendapat amanah berjuang di parlemen menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kota Bandung dan Kota Cimahi.

Sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014, ia terlibat dalam penyusunan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai perwujudan visinya memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat tanpa membedakan agama, suku, perempuan-lelaki, miskin-kaya. Termasuk di dalamnya langkah-langkah mendorong Kota Bandung dan Kota Cimahi menjadi pilot project penerima Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di 14 Puskesmasnya sebagai langkah awal persiapan implementasi Jaminan Kesehatan Nasional di negeri ini. Dorongan agar pada tahun 2013 Kota Bandung dan Kota Cimahi termasuk dalam penerima Program Keluarga Harapan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin juga telah dilakukan.

Wanita berkacamata ini juga sempat berkiprah di Komisi IX DPR RI yang membidangi persoalan Kesehatan, Ketenagakerjaan, Kependudukan dan Transmigrasi, Ledia diamanahkan bekerja di Komisi VIII yang membidangi lingkup Sosial, Agama, Bencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Selain aktif di komisi VIII, Ledia juga aktif sebagai ketua V bidang kehumasan di Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPPRI) periode 2009-2014, menjadi anggota Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan (2009-2014), Anggota Majelis Pertimbangan PP Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, serta Ketua III PP Wanita PUI. Sementara jabatannya di struktur kepengurusan partai saat ini adalah sebagai Staf Bidang Kebijakan Publik DPP Partai Keadilan Sejahtera (2011-2015).

Baginya, amanah sebagai anggota DPR RI adalah amanah da’wah yang harus diwujudkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Akses politik sebagai anggota DPR yang dimilikinya tetap akan dimanfaatkan untuk mendorong pemerintah kota Bandung dan Cimahi, serta pemerintah propinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas hidup warga Bandung dan Cimahi yang meliputi pendidikan, kesehatan serta lingkungan hidup.

Di sela kesibukannya sebagai seorang istri, ibu, anggota parlemen dan aktivis partai, Ledia mencurahkan

pengalaman hidup dan pemikiran-pemikirannya dalam buku pertamanya Kalau Mau, Kita Bisa yang terbit pada April 2011 silam.

Kini, wakil Ketua Komisi VIII akan memikul tanggungjawab yang lebih berat. Sebab, dia ditunjuk PKS untuk menggantikan Fahri Hamzah sebagai wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019. Owik/jay

Biodata

Nama : Ledia Hanifa Amaliah

Tempatm, tgl Lahir : Jakarta, 30 April 1969

Suami :Drs. H. Bachtiar Sunasto, MS.

Anak :Widad Maulana, (alm). Muhammad Dzakir Abdillah, Mi'raj Shabrin Jamil, Azza Habibullah

Pendidikan

-SD, SMP dan SMA di Jakarta

-S1 Kimia FMIPA UI

-S2 Psikologi Terapan, Fakultas Psikologi UI

Karir

-Staf Retas Leadership Center (1996 - 1998)

-Staf Deputi Kewanitaan DPW PK Jakarta (1998 - 1999)

-Pjs Ketua Deputi Kewanitaan DPW PK DKI Jakarta (1999 - 2000)

-Penasehat Area Muda (1999 - 2000)

-Ketua Deputi Pemberdayaan Wanita DPW PKS Jawa Barat (2000 - 2005)

-Ketua Dewan Pengurus Yayasan Uswah Ummahat (2003 - 2006)

-Ketua DPP PKS Bidang Kewanitaan (2005 - 2010)

- Staf Bidang Kebijakan Publik DPP Partai Keadilan Sejahtera (2011-2015).

-Anggota DPR RI periode 2009-2014, 2014-2019

-Anggota Komisi IX DPR RI

-Anggota Komisi VIII DPR RI

-Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI