Wahed Unoe: “ Korupsi Penyebab Hancurnya Ekonomi”

Masih belum hilang dalam ingatan sebagian besar warga Indonesia. Bagaimana dahsyatnya gempa Aceh pada 26 Desember 2004 silam yang berkekuatan 8,9 skala richter. Gempa yang memicu gelombang tsunami terbesar sepanjang sejarah Aceh itu memporak-porandakan Negeri Serambi Mekkah.

Bencana tersebut telah memakan korban hingga 200.000 jiwa dan 500.000 orang kehilangan tempat tinggal. Di Kota Banda Aceh, sekitar 85 persen dari seluruh infrastruktur rusak akibat tsunami. Bencana tersebut juga mengakibatkan kerusakan pada lebih dari 3.000 kilometer jalan di sejumlah daerah di Aceh, sekitar 800 kilometer garis pantai hancur dan lebih dari 3.000 hektare lahan hanyut atau terendam air laut.

Sarana pendidikan berupa kampus dan lebih dari 1.410 bangunan sekolah rusak atau hancur. Gempa dan tsunami tidak saja meninggalkan kerugian materiil dan non-materiil yang tidak terhitung dan trauma yang berat bagi masyarakat, namun juga telah menghambat pembangunan sosial dan ekonomi didaerah tersebut.

Bencana tsunami telah hampir 12 tahun berlalu, dan Aceh kini terus berbenah diri dan bertekad untuk mengembalikan kehidupan Aceh lebih baik dari sebelumnya dengan terus membangun guna mewujudkan Aceh makmur, sejahtera dan bermartabat dalam bingkai Negera Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana perkembangan Aceh sekarang ini dan berbagai hal menyangkut infrakstruktur, Korankota mencoba mewawancarai warga Aceh yang juga wakil Ketua Umun, Gabungan Pengusaha Kontruksi Indonesia periode 2010-2015, dalam sebuah kesempatan di Jakarta belum lama berselang.

Bagaimana perkembangan pembangunan Aceh sekarang?

Tentu menuju ke arah yang lebih baik. Saat ini lebih dari 140.000 rumah, 1.700 sekolah dan hampir 1.000 kantor pemerintahan telah dibangun. Begitu juga 36 bandara dan pelabuhan dan hampir 3.700 kilometer ruas jalan berhasil dibangun. Berbagai sektor usaha telah kembali bangkit dan aktifitas ekonomi terus maju. Satu dekade lebih membangun Aceh merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam membenahi infrastruktur yang telah hancur menjadi bangunan-bangunan utuh dan dapat dimanfaatkan kembali. Proses rekonstruksi ini tidak terlepas dari peran dan kerja keras pemerintah dan masyarakat Aceh sehingga pembangunan dari waktu ke waktu menunjukan kemajuan ke arah yang lebih baik.

Jika dibandingkan dua belas tahun lalu tentu berbeda ya?

Saat terjadi musibah besar gempa dan tsunami di Aceh. Banda Aceh, kota yang terparah terkena tsunami. Kala itu seperti kota mati, gelap gulita, porak-poranda. Kini hiruk-pikuk kehidupan siang malam sudah terlihat. Justru jauh lebih ramai dibandingkan sebelumnya. Lihat saja misalnya Banda Aceh yang sudah dijuluki 1001 Warung Kopi.

Sampai larut malam, warga Banda Aceh bisa menikmati hiruk-pikuk malam tanpa ada gangguan. Apa lagi Aceh pernah juga mengalami konflik lebih 30 tahun. Namun paska tsunami dan saat ini, warga Banda Aceh bisa menikmati secangkir kopi sembari berdiskusi dan menyelesaikan tugas-tugas lain hingga larut malam. Bahkan, warung warung kopi di Banda Aceh sudah dilengkapi dengan fasilitas internet. Sehingga warga dengan mudah bisa online. Pemerintah Kota Banda Aceh untuk membangun Banda Aceh telah bekerjasama dengan Tsunami and Disaster Mitigation Research Center (TDMRC) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Kobe University, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dan The Toyota Foundation. Sehingga wajah kota Banda Aceh kini sudah berubah jauh lebih elok.

Selain itu, kemegahan balai kota, jalan sudah beraspal hotmix. Tata taman kota yang indah serta sudah ada beberapa Ruang Terbuka Hijau (RTH). Termasuk pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue. Kemudian kawasan pantai Ulee Lheuen pun sudah dijadikan objek wisata.

Di Aceh juga ada beberapa mal besar yang sudah dibangun. Seperti bangunan di Pasar Aceh, pusat perbelanjaan di Banda Aceh dan ada dua mal besar yang sudah berdiri kokoh di Banda Aceh.

Artinya secara ekonomi jauh lebih baik?

Secara ekonomi, kita terus mengalami pertumbuhan. Secara sosial, kemasyarakatan dan kesehatan, dampak bencana besar itu juga telah dapat diatasi dengan cukup baik sehingga Aceh, khususnya Banda Aceh sering menjadi tempat pembelajaran pasca-bencana.

Bencana itu juga bisa dijadikan kajian dan dapat dipelajari sehingga dapat dilihat apakah program-program mitigasi yang dilaksanakan pemerintah makin baik dan diterima masyarakat sehingga kehidupan warga Aceh lebih aman di masa depan.

Lewat kajian yang banyak dan panjang, kita akan makin mengenal wilayah dan potensi bencana di wilayah kita.

Warga Aceh, patut bersyukur karena Unsyiah sebagai lembaga pendidikan dan penelitian utama di Aceh telah mempunyai sebuah lembaga kajian tsunami dan mitigasi bencana bertaraf internasional.

Pusat Studi Tsunami dan Mitigasi Bencana (Tsunami and Disaster Mitigation Research Center, TDMRC) dapat menjadi tumpuan dan harapan kita untuk memahami bencana dan kebencanaan di Aceh dan wilayah lainnya.

Apa hal penting yang harus dilakukan pemerintah daerah kedepan?

Paling tidak ada tiga hal. Pertama pemberantasan korupsi. Karena korupsi itu adalah penyebab hancurnya perekonomian. Tak bisa dipungkiri persoalan korupsi masih menjadi ”peunyaket” bagi pembangunan Aceh.

Kedua adalah pemerintahan yang bersih. Salah satu unsur terciptanya good governance adalah melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Bila tidak, maka yang terjadi adalah lambannya penyerapan anggaran, dan ini sangat menganggu proses pembangunan.

Pemerintah daerah haru juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dalam mengatasi ngka kemiskinan dan pengangguran di Aceh. Pemerintah harus melakukan langkah nyata untuk mengatasi masalah ekonomi Aceh, bukan hanya janji jani dengan iklan-iklan bertema kesejahteraan. Dana otsus yang berlimpah seharusnya diperuntukkan secara nyata untuk kesejahteraan rakyat.

Ketiga adalah persoalan penegakan hukum. Upaya penegakan hukum terhadap siapa saja yang melakukan hal-hal yang bisa merugikan Aceh harus ditangai serius oleh aparat penegak hukum di Aceh.

Tiro Laut Apui

Konflik yang berlangsung selama puluhan tahun terekam jelas dalam benak sebagain besar warga Aceh. Terlebih, saat darurat militer, kekerasan hampir terjadi setiap waktu. Warga Aceh merasakan bagimana hak-haknya terampas dan pemukulan aparat terhadap warga juga kerap terjadi. “Saat itu warga Aceh benar benar tertekan lahir batin. Makanya kita bikin lagu Tiro Laut Apui untuk menggalang dana sekaligus mendukung korban-korban tindak kekerasan itu, terutama yang ada di Kecamatan Tiro dan Mutiara,” ujar Wahed yang pernah menjabat sebagai wakil Kadin Kota Banda Aceh ini.

Lagu yang diproduksi oleh Sugata Record itu, menjadi salah satu daerah yang cukup populer di Aceh. Tak heran, jika Universitas Wisconsin, Madison (UWM) memasukkan dalam kepustakaannya.

Diakui Wahed, lagu itu memang merupkan manifestasi dari sejumlah bentuk kekerasan yang terjadi selama beberapa periode terutama ketika Aceh dijadikan wilayah daerah operasi militer (DOM). Kala itu, tindakan-tindakan aparat keamanan menjalankan kebijakan politik represif terhadap masyarakat Aceh. Mereka akan dituduh bagian dari Gerakan Aceh Merdeka atau terhadap mereka yang dianggap berada pada posisi berseberangan dengan pemerintah. Perkembangan terakhir, pola ini berkembang dengan politik labelisasi dan berlanjut dengan rangkaian penangkapan, penahanan dan pemenjaraan terhadap sejumlah aktifis pemuda, mahasiswa dan warga biasa. Sejumlah langkah penanganan yang diambil negara atas berbagai praktek kekerasan di Aceh yang melibatkan personil militer, berakhir dengan kegagalan menghukum para pelaku dan memberi keadilan bagi korban-korban kekerasan.

Dilandasi oleh keprihatian dengan banyaknya korban kekerasan dari warga Sipil itulah lahir lagu ‘Tiro Laut Apui’ yang diciptakan oleh M Yacob Tailah dan dinyanyikan Cut Linda Urfah dan Syarifah Nur.

Dengan kehadiran lagu itu diharapkan ke depan tak ada lagi kekerasan dan intimidasi terhadap kelompok dan goloangan manapun. Seluruh persoalan yang muncul harus diselesaikan

secara manusiawi, damai dan demokratis.Ojay

Biodata

Nama : Abdul Wahed Unoe

Tempat, tgl lahir : Glp Payoeng,13 November 1967

Pendidikan

-SD 1975-81

-SMP 1981-1984

-STM 1984 1987

-Ekstension, FE Unsyiah 1996-1999

Karir

-Wakil ketua I BPD Hipmi Aceh

-Waketum DPP Asosiasi Kontruksi Indonesia Aceh

-Waketum Ardin Aceh

-Wakil Ketua Kadin Kota Banda Aceh

-Waketum Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia

-Dewan Pembina BPD Hipmi Aceh

-Ka Sekretariat Komnas Pertanahan dan Sumberdaya Alam

-Wasekjen DPN Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (Aspekindo)

-Sekjen DPP Syarikat Dagang Aceh

-Dirut PT Sugata Unoe Kamandiri

-Komut PT Batu Permata Aceh