Aidul Fitriciada Azhari: “Etika adalah Bagian dari Pencegahan, Bukan Penindakan”

Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari mengatakan rekomendasi yang dikeluarkan Komisi Yudisial terkait pelanggaran kode etik oleh hakim seharusnya bersifat mengikat guna mencegah agar para hakim, termasuk di Mahkamah Agung, melakukan pelanggaran.

Hal itu dikatakan oleh Aidul usai bertemu Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden di Istana Merdeka, beberapa waktu lalu. Ia berharap agar dalam rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial, sifat rekomendasi menjadi lebih kuat.

Menurut Aidul, Selama ini tidak ada jaminan rekomendasi Komisi Yudisial ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung. Rekomendasi yang dikeluarkan Komisi Yudisial hanya sebatas rekomendasi. “Implementasinya tergantung Mahkamah Agung,” katanya.

Aidul yang baru akhir Februari 2016 memimpin KY ini menjelaskan, kerap kali terjadi apa yang diuraikan dalam rekomendasi Komisi Yudisial disikapi berbeda oleh Mahkamah Agung. “Ada beberapa rekomendasi Komisi Yudisial terkait pemberian sanksi terhadap hakim yang bermasalah tidak digubris oleh Mahkamah Agung,” ujarnya.

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pandangan dan komentar mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ini tentang persoalan KY, hubungannya dengan lembaga lain, dan lain masalah hukum korankota menurunkannya dalam bentuk tanya jawab.

Bagaimana KY memandang persoalan-persoalan hukum?

Hukum tidak akan pernah lepas dari etika, karena kehadiran hukum dimulai dari adanya etika. Jadi hukum itu mengambang di lautan etika. Sehingga etika ini yang harus dibangun. Sayangnya produk reformasi Tap MPR Nomor 6 Tahun 2001 tidak pernah menyinggung soal ini.

Jadi sudut pandangnya dimulai dari etika?

KY melihat manajemen kasus adalah bagian dari etika, yang menjadi bagian dari Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Menariknya nilai-nilai etika lokal harus bisa diterapkan oleh hakim, dan secara internasional sudah ditekankan. Jika dilihat dokumen dari Bangalore Principles itu ditekankan ada dua hal, yakni nilai agama dan tradisional sebagai nilai yang harus tumbuh pada hakim.

Inilah yang belum tersampaikan. Padahal ini penting, karena secara internasional ini menjadi penting dan menjadi perhatian. Karena tiap etika di masing-masing tempat akan berbeda-beda. Karena itu selain sistem hukum yang ada di KPK, MA, MK kami ingin menambahkan sistem etika karena itu menjadi basis penegakan hukum. Penting untuk diingat bahwa etika adalah bagian dari pencegahan, bukan penindakan.

Kahadiran KY sebagai apa?

Komisi Yudisial (KY) bukanlah penegak hukum atau pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan lembaga penjaga dan pengawas etika dan perilaku bagi hakim. KY tidak memiliki wewenang yang bersifat yuridis atau pidana. Namun, kehadiran lembaga negara ini menjadi penting karena KY bertugas mempersiapkan etika hakim.

Kehadiran KY menjadi penting. KY bertugas mempersiapkan etika hakim yang bertugas untuk menegakkan hukum agar hakim bisa meningkatkan kapasitas etika, moralitas, dan integritas sehingga dalam bisa memutuskan sebuah perkara dengan seadil-adilnya.

KY adalah lembaga negara yang dibentuk dalam rumpun kekuasaan kehakiman, yaitu Pasal 24B UUD 1945. Posisi KY dalam ranah kekuasaan kehakiman, selain untuk mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri dan memperbaiki sistem peradilan di Indonesia juga memiliki tugas lain.

KY hadir untuk meningkatkan integritas, kapasitas dan profesionalitas hakim sehingga hakim dalam menjalankan wewenang dan tugasnya dapat menjalankan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang telah disepakati dengan Mahkamah Agung (MA) dengan sebaik-baiknya.

Tugas KY yang lain apa?

Selain mengusulkan pencalonan hakim agung, hakim ad hoc Tipikor dan PHI, KY juga menerima dan memeriksa laporan dugaan pelanggaran etika hakim yang dilaporkan oleh masyarakat.

KY juga mempunyai beberapa tugas berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

KY memiliki program-program seperti penguatan kapasitas hakim melalui pelatihan-pelatihan untuk hakim, peningkatan kesejahteraan hakim, advokasi hakim untuk menjaga hakim dari berbagai kemungkinan adanya upaya penghinaan dan merendahkan martabat hakim dari berbagai pihak, serta penguatan klinik etik.

Untuk program klinik etik, KY bekerja sama dengan perguruan tinggi di Indonesia agar mahasiswa mengenal lebih dalam tentang masalah-masalah etika di dunia peradilan.

Bagaimana sebaiknya KY?

Seharusnya Komisi Yudisial juga memiliki kewenangan secara teknis yudisial. Dengan begitu pengawasan terhadap perilaku para hakim bisa lebih maksimal. Penguatan kewenangan Komisi Yuisial tidak saja mencegah para hakim melakukan pelanggaran kode etik, tapi juga tidak melakukan tindak pidana korupsi

Waktu bertemu presiden usulannya agar rekomendasi yang diberikan KY bersifat mengikat?

Salah satu yang diminta adalah soal rekomendasi. Rekomendasinya harus mengikat karena selama ini rekomendasi KY tidak mengikat. Di antaranya dalan RUU KY bisa lebih kuat, di revisi UU KY. Selama ini rekomendasi yang diberikan ditanggapi berbeda oleh MA. Sehingga dia menganggap sering ada rekomendasi yang tak ditindaklanjuti.

Ya ada beberapa (rekomendasi terkait) sanksi ya. Berat, ringan, sedang ya sering kali dijawab oleh MA bahwa itu bukan urusan kode etik.

Jadi persoalan KY dan MA sering terjadi karena perbedaan persepsi?

Umumnya bersumber dari perbedaan persepsi antara KY dan MA terkait batas-batas yurisdiksi kode etik. Apa yang kami pandang sebagai kode etik, bagi MA bukan. Sehingga banyak putusan kami, hasil laporan masyarakat yang direkomendasikan ke MA, akhirnya sama MA ditolak. Karena menurut MA itu bukan etik, bukan perilaku hakim tapi teknis judicial.

KY memiliki kewenangan terbatas. Bagaimana menciptakan peradilan yang akuntabel?

Saya cenderung menggunakan opini publik dan tidak terbatas pada tingkat nasional. Ada tugas besar KY untuk memberikan jaminan kepada dunia internasional. Bahwa dunia peradilan kita tidak seperti yang dipersepsikan oleh banyak survei di luar, begitu buruk. Misalnya kalau kita lihat indeks korupsi kita ya salah satu penyebabnya ada di lembaga peradilan.

KY akan terlibat dalam wacana global, supaya resonansi dari gagasan atau kewenangan KY tidak hanya terdengar dalam skala nasional atau satu pihak saja. Tapi, kami punya tanggung jawab besar kepada publik internasional untuk memberikan jaminan. Kami harus memberikan jaminan kepada dunia internasional bahwa peradilan kita cukup baik. Sudah membaik, tapi sisi lain kami juga harus bekerja keras di dalam, untuk membantu dunia peradilan agar lebih independen hakimnya, lebih berintegritas.

Aktivis HMI

Aidul Fitriciada Azhari memulai kariernya dari tahun 1993. Kala itu dia adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Sebagai akademisi, ayah tiga anak ini pernah menjabat sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana UMS di tahun 2005-2006 sebelum akhirnya menjadi Dekan pada tahun 2006-2010 di Fakultas Hukum UMS. Suami dari Ami Utami Permatasari ini juga aktif sebagai peneliti di Institute for Democracy of Indonesia Jakarta sebagai Ketua Divisi HAM pada tahun 2003-2010.

Gelar Sarjana Hukum diperolehnya pada tahun 1991 dari jurusan Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Bandung. Di Universitas yang sama, ia mendapatkan gelar Magister pada tahun 1999. Pendidikan S3 diselesaikan di jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2005.

Untuk meningkatkan keilmuannya, pria yang menghabiskan masa sekolahnya di Tasikmalaya ini aktif menulis buku dan jurnal ilmiah serta mengikuti pelatihan di dalam maupun luar negeri. Salah satu paper yang ditulisnya pada International Conference of Philosophy History di Istanbul, 14-15 Mei 2015 berjudul “The Philosophy of Manunggaling Kawula Gusti : From Javanese Mysticism to the Indonesian State Ideology”.

Menurut pemilik motto hidup “Etika laksana bintang yang memandu para peziarah malam yang membutuhkan langit jernih untuk dapat melihatnya” ini juga aktif dalam organisasi sosial. Ia aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai Ketua HMI Cabang Bandung pada tahun 1991-1992 dan Wakil Ketua PB HMI pada tahun 1992-1993. Ia juga pernah menjabat Wakil Ketua Majelis Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah tahun 2010-2015.

Aidul Fitriciada Azhari terpilih menjadi Ketua Komisi Yudisial (KY) periode 2015-2020 dengan mendapat empat suara dari tujuh komisioner dalam Rapat Pleno Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua di Gedung KY, Jakarta, Jumat, 26 Pebruari 2016 lalu.

Dalam rapat yang berlangsung mulai pukul 09.30 hingga 11.30 WIB itu, sebanyak enam komisioner bersedia dipilih menjadi ketua dan wakil ketua, hanya Joko Sasmito yang tidak bersedia dipilih menjadi ketua atau wakil ketua.

Saat pemilihan ketua, Aidul Fitriciada Azhari disusul oleh Maradaman Harahap yang mendapatkan tiga suara dari tujuh komisioner. Sedangkan Wakil Ketua KY terpilih adalah Sukma Violetta yang mendapatkan empat suara. Sumartoyo mendapatkan tiga suara untuk posisi tersebut.

Sebelum terpilih menjadi ketua, Aidul mengatakan pemilihan ketua tidak akan memengaruhi persaudaraan antarkomisioner KY karena semua anggota memiliki tugas bersama membangun KY menjadi lembaga independen yang menegakkan marwah hakim Indonesia.Owik/jay

Biodata

Nama : Aidul Fitriciada Azhari

Tempat/Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 1 Januari 1968

Istri : Ami Utami Permatasari

Anak : 3 orang

Pendidikan

-S1 FH Unpad Bandung

-S2 Unpad Bandung

-S3 Hukum Tata Negara, FH UI

Karir

-Dosen UMS

-Ketua Program Magister Ilmu Hukum, Pasca Sarjana UMS

-Dekan FH UMS

-Ketua Komisi Yudisial