Heri Gunawan : “Opini WTP Tidak Menjamin Tidak Ada Korupsi”

Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukan jaminan bebas korupsi. Sebab, pertimbangan utama opini ini adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

"Kewajaran disini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak," papar Heri Gunawan, anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Gerindra di Jakarta, Minggu (8/5).

Selain itu, menurut Heri, juga harus dipisahkan atau tidak dicampuradukan antara institusi dengan individu. Opini WTP dan lainnya diberikan BPK kepada institusi atau lembaga. Sedang tindakan korupsi adalah dilakukan individu.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai masalah ini dan masalah lain terkait Komisi XI, Korankota menurunkannya dalam bentuk tanya jawab.

Ruang lingkung pemeriksaan itu apa saja?

Ruang lingkup pemeriksaan sesuai pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Inilah dasar BPK bekerja.

Berdasarkan konstitisi, BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan. Pertama, Pemeriksaan Keuangan dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Kedua, Pemeriksaan Kinerja, pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta aspek efektivitas. Ini merupakan definisi pasal 4 ayat 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004.

Ketiga, Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan kinerja yang meliputi pemeriksaan investigatif, pemeriksaan atas SPI pemerintah, dan pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan.

Dari pemeriksaan itu apa yang dihasilkan?

Dari pemeriksaan tersebut BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified opinion), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified opinion), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/Disclaimer opinion) dan Tidak Wajar (TW/Adverse opinion).

Opini WTP diberikan dengan kriteria yaitu sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Opini WDP diberikan dengan kriteria yaitu sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan.

Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.

Sedang opini TMP, diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor. Ini karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah.

Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan. Misal, auditor tidak diperbolehkan meminta data-data terkait penjualan atau aktiva tetap. Akibatnya tidak dapat mengetahui berapa jumlah penjualan dan pengadaan aktiva tetapnya, serta apakah sudah dicatat dengan benar sesuai dengan SAP.

Dalam hal ini auditor tidak bisa memberikan penilaian apakah laporan keuangan WTP, WDP, atau TW.

Adapun opini TW, diberikan jika system pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Dengan demikian secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Keempat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kewajaran disini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak.

Bagaimana jika dalam pemeriksaan ditemukan penyimpangan?

Jika misalnya dalam pemeriksaan ditemukan proses pengadaan barang atau jasa yang menyimpang dari ketentuan, namun secara keuangan sudah dilaporkan sesuai dengan SAP, maka laporan keuangan bisa memperoleh opini WTP.

Misalnya, institusi membeli mobil seharga Rp10 miliar. Sesuai aturan harus dilaksanakan secara tender, namun entitas tersebut melakukan penunjukan langsung, jelas ini menyalahi aturan. Dalam laporan keuangan, instutusi melaporkan pembelian mobil tersebut senilai Rp10 miliar, kemudian mencatat mobil tersebut dalam pos aktiva tetap.

Penyajian laporan keuangan oleh institusi atas pembelian mobil tersebut sudah sesuai dengan SAP meskipun proses pengadaannya tidak sesuai dengan aturan. Untuk menilai apakah pembelian mobil tersebut sudah ekonomis, efisien, dan efektif, BPK bisa melakukan pemeriksaan kinerja.

Jika dari pemeriksaan keuangan sudah melihat ada indikasi penyimpangan terhadap aturan, menurut Heri, BPK juga bisa melakukan pemeriksaan investigatif untuk menilai apakah ada korupsi disitu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa opini WTP tidak menjamin bahwa pada entitas yang bersangkutan tidak ada korupsi. Karena pemeriksaan laporan keuangan tidak ditujukan secara khusus untuk mendeteksi adanya korupsi.

Namun demikian, BPK wajib mengungkapkan apabila menemukan ketidakpatuhan atau ketidakpatutan baik yang berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap opini atas laporan keuangan. Jadi kudu dipisahkan antara institusi dan individu.

Anak Petani

Heri Gunawan terlahir sebagai anak petani dan tokoh petani nasional asal Sukabumi. Karena itulah dia maju dalam pemilihan legislatif (pileg) 2014 untuk kursi DPR RI dari wilayah Jabar 4, Kota/Kabupaten Sukabumi.

Anak pertama pasangan H. Maman Suparman dan Hj. Lilis Aisyah memutuskan maju setelah mendapatkan dukungan warga yang menginginkan adanya putra daerah asli Sukabumi duduk di parlemen. Heri pun memantapkan maju dalam Pileg 2014 lalu lewat partai besutan Prabowo Subianto yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Meski dibesarkan dari keluarga petani, dia aktif di bidang organisasi. Kepiawaiannya dalam organisasi sudah ditempa mulai usia muda hingga sekarang. Sejak duduk di bangku sekolah menengah atas swasta yakni di SMA Mardi Yuana Sukabumi dia aktif di organisasi. Dia tercatat sebagai ketua II OSIS. Bahkan, saat mahasiswa dia tergabung sebagai pengurus Senat Mahasiswa.

Sedangkan aktif di Partai Gerindara sejak tahun 2008 hingga sekarang. Heri merupakan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra. Dia pernah menjabat sebagai Bendahara DPP Partai Gerindra dan kemudian Ketua Bidang Perdagangan DPP Partai Gerindra.

Begitupun di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Heri juga merupakan pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) dengan jabatan sebagai Bendahara DPN HKTI.

Selain itu, dia juga aktif mengurus sejumlah perusahaannya. Dia adalah Vice President Kembang 88 Group dan Executive Vice President Draya Group yang bergerak di beberapa sektor usaha seperti Financial Services, Used Car Dealer, Authorized Dealer Mobil & Motorcycle, Hotel, Resto & Entertainment, Properti, Rental, Traiding & Resources

Posisi yang diraih sekarang bermula dari i Asisten Pengajar, Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pada Fakultas Ekonomi Manajemen, Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), Yogyakarta, Tahun 1992.

Dari sanalah dia terus mendapak hingga akhirnya menjadi anggota Parlemen untuk masa kerja 2014-2019. Heri sempat bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi VI yang membidangi perdagangan, perindustrian, koperasi, investasi dan BUMN.

Namun, pada tanggal 12 Januari 2016, ia digantikan oleh Muhammad Hekal. Menurut Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Fraksi Gerindra, Rotasi dilakukan oleh Fraksi Gerindra dengan tujuan untuk penyegaran.

Kini ia bertugas sebagai anggota Komisi XI yang meliputi Keuangan, Perencanaan, Pembangunan dan Perbankan.

Nama : Heri Gunawan

Tempat, Tgl Lahir : Sukabumi, 11 April 1969

Istri : Kartini

Anak : Dea Diani Ramadhania, Arsyad Daiva Gunawan dan jelita Sabita Maheswari Gunawan

Pendidikan

-SDN Cipanas Cibadak

-SDN 2 Lengkong Besar 105 Bandung

-SMP Mardi Yuana Sukabumi

-SMA Mardi Yuana Sukabumi

-Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta

Karir

-Asisten Pengajar

-Komisaris dan Presdir di Sejumlah Perusahaan

-Anggota DPR RI

-Wakil Ketua Komisi VI

-Anggota Komisi XI