KH Ma'ruf Amin: Pilkada DKI, Tidak Boleh Membuat Masyarakat Terpecah-Belah!

Bagi muslim Indonesia, nama KH Ma'ruf Amin bukan nama yang asing lagi. Kiai Maruf adalah seorang ulama yang kini kerap menjadi rujukan dan referensi terkait berbagai masalah agama yang sedang in di Tanah Air.

Sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia ini tentunya sering memberikan fatwa terkait hukum fikih Islam kepada berbagai masalah yang sedang menjadi bahasan masyarakat pada umumnya.

Tahun lalu, Polri melalui Direktur Tindak Pidana Umum (Tipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Agus Andrianto menyarankan agar ada fatwa MUI terkait kasus penistaan Agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), agar kasus penistaan agama tersebut bisa diproses. Adanya permintaan itu, MUI menggelar rapat dan akhirnya bukan memberikan Fatwa , namun sikap Keagamaan MUI, yang posisinya lebih tinggi dari Fatwa.

Berikut isi lengkap dari Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia:

Bismillahirrahmanirrahim

Sehubungan dengan pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kabupaten Kepulauan Seribu pada hari Selasa, 27 September 2016 yang antara lain menyatakan, "… Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya.." yang telah meresahkan masyarakat, maka Majelis Ulama Indonesia, setelah melakukan pengkajian, menyampaikan sikap keagamaan sebagai berikut:

1. Al-Quran surah al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin.

2. Ulama wajib menyampaikan isi surah al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib.

3. Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin.

4. Menyatakan bahwa kandungan surah al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran.

5. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.

Berdasarkan hal di atas, maka pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan : (1) menghina Al-Quran dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum.

Untuk itu Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan :

1. Pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Al-Quran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut.

3. Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum.

5. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum, di samping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang.

Selasa, 11 Oktober 2016

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum

DR. KH. MA'RUF AMIN

Sekretaris Jenderal

DR. H. ANWAR ABBAS, MM, MAg

Pasca sikap Keagamaan MUI dikeluarkan , gelombang massa GNPF- MUI , FUI dan FPI menuntut sang petahana Gubernur DKI Jakarta saat itu dipenjara semakin membesar. Meski Ahok telah meminta maaf, ribuan umat Islam turun ke jalan pada 4 November 2016 , 2 Desember 2016 dan rencananya pada 21 Februari 2017 ini akan menggelar lagi aksi damai menuntut Ahok untuk ditahan.

Memanas

Hubungan antara Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok , dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin sempat memanas.

Panasnya hubungan Ahok dan Ma'ruf dimulai ketika Kiai Ma'ruf Amin menjadi saksi di sidang kedelapan dugaan penistaan agama dengan terdakwa Ahok.

Dalam sidang, salah satu pengacara Ahok, Humprey Djemat mencecar Ma'ruf Amin terkait komunikasi via telepon dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Namun, Ma'ruf menolak pernyataan kuasa hukum Ahok itu.

Ahok pun meradang. Usai persidangan, dia menilai, Ma'ruf telah mengungkapkan kesaksian tidak benar. Ahok dan tim kuasa hukumnya akan melanjutkan ke proses hukum. Ahok ingin membuktikan tim kuasa hukumnya memiliki bukti kuat Ma'ruf memiliki hubungan dengan paslon nomor urut satu.

"Dan saya berterima kasih, saudara saksi ngotot depan hakim bahwa saksi tidak berbohong, kami kami akan proses secara hukum saksi," tegas Ahok, Selasa, 31 Januari 2017.

Namun, keesokannya tim kuasa hukum Ahok menegaskan pihaknya tidak akan melaporkan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu. Bahkan, Ahok menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya yang terkesan memojokkan Ma'ruf.

Permintaan maaf kepada KH Ma'ruf Amin disampaikan Ahok secara tertulis dan dalam bentuk video. Dia mengatakan, hal yang terjadi di persidangan Selasa kemarin, merupakan proses di persidangan. Ahok menyebutkan, sebagai terdakwa, ia sedang mencari kebenaran untuk kasusnya.

"Saya meminta maaf kepada KH Ma'ruf Amin apabila terkesan memojokkan beliau, meskipun beliau dihadirkan kemarin oleh Jaksa sebagai Ketua Umum MUI, saya mengakui beliau juga sesepuh NU. Dan saya menghormati beliau sebagai sesepuh NU, seperti halnya tokoh-tokoh lain di NU, Gus Dur, Gus Mus, tokoh-tokoh yang saya hormati dan panuti," ungkap Ahok.

Berkaitan dengan itu, kalangan NU di Tanah Air sempat panas dengan sikap dan perilaku Ahok dan pengacaranya tersebut. Namun karena Kiai Maruf telah memaafkan Ahok, meski belum bertemu langsung dengan Ahok, drama perseteruan itu pun berakhir.

Pilkada DKI

Sebagai seorang Kiai Sepuh, selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Ma’ruf Amin menegaskan, pilkada tidak boleh membuat masyarakat terpecah-belah dan siapapun yang menjadi pemenang dalam Pilkada DKI 2017 hendaknya diterima.

“Jadi, pilkada tidak boleh membuat masyarakat terpecah,” kata Kiai Ma’ruf Amin usai menggunakan hak pilihnya di TPS 025 Kelurahan Koja, Jakarta Utara, Rabu.

Menurut dia, boleh saja ada aksi dukung-mendukung sebelum pemungutan suara digelar.

“Tapi kalau nanti selesai pilkada, siapapun yang jadi harus bisa diterima dengan sukarela karena dia adalah gubernur seluruh masyarakat DKI. Tidak boleh ada yang tak mendukung, saya kira itu,” kata Ma’ruf.

Ketika ditanya soal imbauannya kepada masyarakat jika Pilkada DKI berlangsung hingga dua putaran, Ma’ruf Amin mengatakan, “Kalau memang hasilnya seperti itu, ya harus begitu… Tergantung hasil pencoblosan,” pungkasnya.

Profil KH. Ma'ruf Amin adalah seorang ulama besar yang sudah sepuh. Kiai Ma’ruf dilahirkan di Tangerang Banten, pada tanggal 11 Maret 1943. Selain menjadi Ulama dan Kyai, ternyata KH. Ma'ruf Amin juga aktif sebagai seorang politisi. Sebagai seorang politisi juga memiliki karir yang cukup panjang. Kiai Maruf pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 2007 hingga 2010.

Selain itu, KH. Ma'ruf Amin juga pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi Golongan Islam DPRD DKI Jakarta, anggota MPR-RI dari PKB, ketua komisi VI DPR-RI. Bukan saja aktif di dunia politik praktis, di dalam organisasi masyarakat keagamaan pun KH. Ma'ruf Amin pun juga aktif, bahkan saat ini tengah mengemban amanat dan jabatan yang cukup strategis di NU. Di organisasi keagamaan terbesar di dunia tersebut, KH. Ma'ruf Amin mengemban amanat sebagai Rais Amm PBNU 2015 – 2020.

Lain daripada itu, KH. Ma'ruf Amin di Indonesia termasuk salah satu ulama sepuh yang disegani. Kiai Maruf banyak menguasai ilmu Agama Islam dan merupakan Ulama yang multitalenta disamping berbagai macam ilmu fiqih. KH. Ma'ruf Amin juga bisa dibilang merupakan Ulama yang responsif terkait berbagai masalah yang sedang dihadapi ummat.

KH. Ma'ruf Amin ini juga termasuk ulama yang sering membacakan fatwa MUI karena sudah cukup lama berada di dalam jajaran pengurus Komisi Fatwa MUI Pusat dari mulai tahun 2000 sampai tahun 2007.

Selain aktif di dalam berbagai kegiatan keagamaan, Kiai Maruf juga aktif di dunia perbankan nasional. Kiai Ma'ruf Amin ikut terlibat di dalam berbagai dewan pengawas syariah di berbagai bank dan asuransi syariah. Selain itu sebagai pengawas di berbagai bank seperti di Bank Muammalat, Bank BNI Syariah, dan Bank Mega Syariah.

JIKA dilihat dari garis keturunan keluarganya, termasuk salah satu keturunan, atau tepatnya adalah cicit dari ulama besar Syaikh Nawawi Banten. Syaikh Nawawi Banten ini adalah ulama asli Indonesia yang begitu disegani kelimuannya di dunia internasional, terutama di Mekkah.

Syaikh Nawawi Banten juga merupakan Imam di Masjidil Haram, dan bahkan Kiai Maruf memiliki julukan "Imam Nawawi Atstsani" merujuk kepada ahli hadits Imam Nawawi. 0 jay/berbagai sumber.

Riwayat Pendidikan KH Ma’ruf Amin

1. Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang

2. Universitas Ibnu Khaldun Bogor

3. Mendapat Gelar Dokotor HC dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2012 di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Karir KH. Ma'ruf Amin

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hubungan Antar Agama (2010 – 2014)

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Kehidupan Beragama (2007-2009)

Anggota Koordinator Da’wah (KODI) DKI Jakarta

Anggota BAZIS DKI Jakarta

Ketua Fraksi Golongan Islam DPRD DKI Jakarta

Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta

Pimpinan Komisi A DPRD DKI Jakarta

Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (pertama)

Anggota MPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Ketua Komisi VI DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat

Rois Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

Penasehat Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM-PBNU)

Dosen STAI Shalahuddin Al-Ayyubi Jakarta

Rais ‘Aam PBNU 2015-2020.

Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI 2015