oleh

Anton Tabah: Penilaian Mahfud MD soal Yel-yel ‘Kafir, Kafir No!’ Dangkal

Majelis Ulama Indonesia menyayangkan sikap Menko Polhukam, Mahfud MD yang menyebut munculnya tepuk tangan siswa PAUD disertai yel-yel ‘Islam yes kafir no!’ merupakan tindakan yang merendahkan keberagaman.

Wakil Ketua Komisi Hukum MUI Pusat, Anton Tabah Digdoyo menyebut lebih menyedihkan lagi saat Mahfud juga menyertakan kata-kata ‘guru bego’ dalam pernyataannya.

“Kenapa dia (Mahfud) sedangkal itu menilai tepuk tangan dan yel-yel anak-anak PAUD, bahkan membego-begokan guru juga,” ujar Anton, dihubungi korankota, Selasa (14/1) malam.

Anton menyebut bahwa kata-kata ‘kafir, kafir no!’ merupakan penegakan bahwa siswa PAUD yang merupakan anak-anak Islam harus menjaga keimanan mereka.

“Yel-yel tersebut penegasan sikap untuk diri sendiri, bukan menghardik apalagi mengancam orang lain yang berbeda agama. Yel-yel tersebut bukan menolak orang kafir, tapi menolak diri untuk menjadi kafir sesuai imannya,” jelasnya.

Lebih penting lagi, kata mantan Jenderal Polri itu, Mahfud jangan melupakan sejarah bahwa metode tepuk tangan dan yel-yel itu sudah ada sejak zaman Presiden Soeharto di era Orde Baru.

“Metode tepuk tangan yel-yel sangat komunikatif untuk anak balita dan selama ini tak masalah. Mereka tumbuh sebagai Muslim yang tolerans, sangat menghargai semua makhluk Allah,” demikian Anton.

Berikut yel-yel yang dipersoalkan Mahfud MD:

Prok..prok..prok..!!
Aku, anak sholeh
Prok..prok..prok..!!
Rajin sholat rajin ngaji
Prok..prok…prok..!!
Cinta Islam sampai mati
Prok..prok..prok..!!

Laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah
Islam, Islam yes !
Kafir, kafir no !

“Sekali lagi tepuk tangan dan yel2 ini sudah diajarkan sejak paud lahir dan tidak masalah kenapa era Jokowi ini jadi masalah ?, ini diperkuat dengan hasil penelitian LIPI (Prof Siti Zuhro) akar permasalahan gaduhnya NKRI saat ini bukan radikalisme tapi kepemimpinan nasional, ketimpangan sosial ekonomi, ketidak adilan, penegakan hukum yang buruk, pemilu yang tidak transparan, jujur dan adil , aparat tidak netral dll. Jadi pejabat jangan asal nilai tanpa survei penelitian ilmiah terlebih dulu,” pungkas Anton yang mantan petinggi Polri .0 red

Facebook Comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *