oleh

Disnaker DKI Harap Perusahaan Fasilitasi Karyawan untuk Rapid atau Swab Test

Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta Andri Yansyah mengharapkan agar pihak perusahaan memfasilitasi karyawannya melakukan rapid tes atau swab test. Sebab, klaster perkantoran berkontribusi cukup signifikan dalam penambahan laporan harian kasus positif Covid-19.

“Ketentuannya kita tetap berharap tes itu dilakukan oleh perusahan tersebut. Apabila perusahan itu tidak mampu, mungkin saya akan fasilitas dengan Dinkes,” ujar Andri, Kamis (30/7).

Namun, Andri tak mau gegabah memberi bantuan fasilitas terhadap perusahaan yang diduga memiliki kasus konfirmasi positif. Sejumlah pertimbangan patut diperhatikan, seperti ketaatan perusahaan terhadap protokol pencegahan Covid-19 di kantor.

Andri mencontohkan, bagi perusahaan yang tetap membuat karyawannya bekerja di kantor melebihi 50 persen dari kapasitas, tidak masuk kualifikasi untuk diberi fasilitas rapid test. Pertimbangannya, imbuh Andri, perusahaan tersebut melanggar protokol yang telah diterbitkan Disnaker, dan dianggap memiliki finansial yang cukup memberi fasilitas rapid test bagi karyawan.

Terlebih lagi, Andri juga menjelaskan alasannya selektif memberikan fasilitas rapid test atau swab test karena Disnaker tidak memiliki anggaran untuk itu. “Disnaker tidak mempuyai anggaran untuk melakukan tes masif terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.”

“Kalau perusahaan itu kita minta bahwa dia boleh mengaktifkan karyawannya 50 persen tetapi dia mengaktifkannya lebih dari 50 persen berarti perusahaan itu melanggar, berarti dia perusahaan yang mampu sebenarnya kita harus faslitasi tetapi kita bisa melihat itu perusahaannya mampu atau tidak, jadi itu kewajiaban perusahan untuk membiayai karawyannya yang sakit,” tandasnya.

Munculnya klaster perkantoran terhadap penularan Covid-19 juga disinggung oleh Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah. Ia mengungkapkan, klaster Covid-19 di perkantoran wilayah DKI Jakarta mencapai 90 lokasi. Terjadi peningkatan cukup tajam dari sebelum penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

“Kalau di DKI Jakarta sendiri sampai tanggal 28 Juli 2020 ini ditemukan 90 klaster,” ucapnya dalam Talk Show Covid-19 Dalam Angka yang disiarkan melalui YouTube BNPB Indonesia, Rabu (29/7).

90 Klaster ini disebut memicu munculnya 459 kasus positif Covid-19. Terjadi penambahan sebanyak sembilan kali lipat dari data sebelum PSBB transisi yang hanya 43 kasus.

Menurut Dewi, ada dua kemungkinan yang memicu munculnya klaster baru di perkantoran DKI Jakarta. Pertama, virus Covid-19 dibawa dari rumah karyawan. Kedua, karyawan tersebut terpapar Covid-19 saat dalam perjalanan dari atau menuju kantor.

“Makanya kita harus waspada terutama yang menggunakan moda transporartsi umum bersama seperti KRL, MRT. Itu lebih waspada lagi karena kita harus berkumpul bersama orang dalam satu waktu, berkerumunan, bisa jadi ventilasinya kurang baik,” tutupnya.

Dewi juga mengimbau agar perusahaan menerapkan kembali kebijakan work from home (WFH) atau kerja dari rumah.

“Untuk saat ini adalah, untuk perusahaan yang masih bisa melakukan kerja WFH, sebaiknya WFH,” kata Dewi.

Jika memang harus masuk kantor, Dewi meminta agar perusahaan memastikan kapasitas 50 persen. Opsi lainnya, perusahaan mengatur waktu sif masuk kantor dan WFH karyawannya.

“Lakukan sif kedatangan dengan jeda 1,5 sampai 2 jam,” ujarnya.

Perusahaan juga harus memastikan sirkulasi udara di ruangan berjalan lancar, menerapkan protokol kesehatan dan menyediakan fasilitas untuk menunjang penerapan protokol kesehatan.

Perusahaan harus memberikan tugas kepada Health, Safety dan Environment untuk menjadi tim pangawas. Kemudian setiap lantai perkantoran ada tim pengawas, jika memungkinkan

Facebook Comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *