Ribuan massa yang menyebut diri mereka Aliansi UmatIslam Bela MuslimUighur menuntut Pemerintah RI mengambil sikap tegas soal kekerasan rasial terhadap umatmuslimUighur di China.
Mereka menyampaikan tuntutan ini saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Konsulat Jenderal China di Surabaya, Jalan Mayjen Sungkono, Dukuh Pakis, Surabaya, Jumat (27/12/2019).
Syaifuddin Budiarjo Koordinator Aksi Unjuk Rasa mengatakan, mereka mendesak Pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo mengambil langkah tegas seperti memutus hubungan dengan China.
"Bisa dengan memutus hubungan diplomatik lalu mengusir Dubes China dari Indonesia. Membela hak-hak MuslimUighur di forum internasional, dan mengirim TNI untuk melindungi Muslim Uighur," katanya.
Massa aksi juga mendesak para pemimpin dan militer di negara-negara mayoritas Islam turut membela MuslimUighur dengan mengobarkan jihad fi sabilillah demi mengembalikan kehormatan Muslim Uighur.
Massa aksi juga mengajak muslimin bersungguh-sungguh memperjuangkan syariat Islam secara Kaffah. Ulama, kiai, dan khotib agar mengangkat tema kedzaliman China terhadap Muslim Uighur.
"Kami berharap tema ini diangkat baik dalam ceramah, khutbah, dan taklim mereka. Ini bentuk kepedulian para ulama dan kiai terhadap sesama Muslim di negara lain yang teraniaya," katanya.
Massa itu juga mengecam keras prilaku biadab rezim komunis China yang menurut mereka sudah memaksakan akidah komunisme untuk mengganti akidah IslamMuslim Uighur.
Berbagai tindakan penyiksaan oleh China terhadap umat Muslim Uighur, menurut para pengunjuk rasa, adalah tindakan yang tidak dapat ditolerir dan mencederai rasa kemanusiaan.
Pihak kepolisian gabungan Polsek, Polrestabes, dan Polda terjun ke lokasi mengamankan jalannya aksi unjuk rasa. Terutama mengantisipasi terjadinya kemacetan parah.
Salah satu yang diantisipasi adalah adanya pengerjaan box culvert di lokasi unjuk rasa. Salah satunya di TMP Mayjend Sungkono yang mana ada sejumlah pengerjaan box culvert yang belum tuntas.
Tim Asmaul Husna yang terdiri dari sejumlah Polisi Wanita Polda Jawa Timur tampak terjun ke lokasi unjuk rasa untuk meredam aksi agar tidak berujung anarkis.
Sementara, Retno L.P. Marsudi Menteri Luar Negeri menegaskan pemerintah masih terus berkomunikasi dengan pemerintah RRT mengenai persoalan isu kemanusiaan di Uighur.
"Mengenai masalah Uighur, ini sebenarnya sudah lama. Jadi, kita terus berkomunikasi dengan pemerintah RRT," kata L.P. Marsudi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (27/12/2019).
Retno mengaku sudah beberapa kali melakukan pertemuan, antara lain dengan Xiao Qian Dubes Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Indonesia yang sempat diunggahnya di Twitter. Kemudian, kata dia, pertemuan dengan Wang Yi Menlu RRT pada tanggal 16 Desember 2019 yang juga diunggahnya di Twitter.
Secara prinsip, Retno menyampaikan sikap Indonesia yang menekankan mengenai pentingnya menghormati kebebasan beragama.0
