Anggota KPU Kalimantan Timur, Iffa Rosita berpeluang besar dilantik jadi komisioner KPU RI menggantikan Hasyim Asy'ari yang diberhentikan oleh DKPP karena terbukti melakukan asusila ke wanita inisial CAT, petugas PPLN Den Hag, Belanda.
Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus mengatakan bahwa Iffa Rosita bakal jadi pengganti Hasyim Asy'ari lantaran dia mendapat suara tertinggi dari calon Komisioner KPU RI 2022-2027 yang lolos cadangan saat fit and proper test dua tahun lalu.
"Nomor urut 8 kalau tidak salah saudari Iffa (Rosita) dari Kalimantan," kata Guspardi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).
Guspardi menjelaskan, ketentuan itu didasari Pasal 29 ayat (4) huruf a UU Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang mengatur bahwa pengganti anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPR.
Ia menjelaskan, panitia seleksi menyerahkan 14 orang calon anggota KPU 2022-2027 ke Komisi II DPR pada 2022. Sementara itu, yang terpilih menjadi anggota KPU berjumlah 7 orang.
Artinya, pengganti Hasyim yaitu calon anggota KPU peringkat 8 sesuai pemungutan suara yang dilakukan oleh Komisi II DPR pada 2022.
Kendati demikian, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengeluarkan surat keputusan mengangkat pengganti Hasyim sesuai putusan DKPP.
"Mudah-mudahan dalam seminggu ini Bapak Presiden bisa mengeluarkan surat keputusan terhadap apa yang sedang kita bicarakan," terang Guspardi.
Sebelumnya, DKPP memberi sanksi pemecatan kepada Hasyim Asy'ari lantaran terbukti melanggar kode etik dan pedoman prilaku berupa tindakan asusila terhadap Anggota PPLN berinidial CAT.
Sanksi dijatuhkan dalam sidang putusan terkait perkara dugaan tindak asusila yang dilakukan Hasyim Asya'ri terhadap anggota PPLN Den Haag, Belanda, Rabu 3 Juli 2024. Dalam putusannya, DKPP mengabulkan seluruh permohonan dari pengadu.
DKPP juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan putusan tersebut paling lama tujuh hari sejak putusan tersebut dibacakan. DKPP juga memerintahakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk mengawasi pelaksanaan putusan itu.
Sumber: okz
