Tuntutan hakim se-Indonesia yang melakukan aksi mogok kerja dengan mengajukan cuti, direspons Mahkamah Agung (MA).
Wakil Ketua MA Non-Yudisial, Suharto memastikan, alasan mogok kerja 1.748 hakim se-Indonesia yang diinisiasi Solidaritas Hakim Indonesia (SHI), didengar pemerintah.
Katanya, pemerintah tengah menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) guna memberikan kesejahteraan yang layak bagi para hakim. Yaitu, memastikan kenaikan tunjangan yang dituntut mereka.
"Nah, dalam peraturan pemerintah itu nanti ada lampiran-lampiran yang berisi besaran-besarannya," ujar Suharto usai menemui perwakilan hakim dari SHI, di Kantor MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 7 Oktober 2024.
Dia mengklaim dan telah menyampaikan kepada para hakim-hakim yang tergabung dalam SHI, bahwa RPP terkait tunjangan tidak menunggu pergantian presiden dan wakil presiden.
"Jangan presiden terpilih, diproses Negara itu terus berlanjut. Artinya proses ini kapan endingnya Ya eksekutif yang tahu atau pemerintah," katanya.
Berdasarkan informasi terkini yang Suharto peroleh, draf kebijakan kenaikan tunjangan hakim tinggal sebentar lagi disahkan, sehingga bisa terealisasi dengan segera.
"Kalau info terakhir tanggal 3 (Oktober) sudah ada tanda tangan Kemenkeu (Kementerian Keuangan). Izin prinsip atau persetujuan prinsip Jum'at kemarin," urainya.
"Saya menugaskan Dr. Yanto untuk koordinasi Kemenpan, mungkin hari ini ke Setneg, nanti kalau draft RPP-nya sudah Harmonisasi Menkumham (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), ya dia prosesnya seperti pembuatan Peraturan Pemerintah pada umumnya," sambungnya.
Lebih lanjut, Suharto memastikan tuntutan para hakim yang disetujui tidak seluruhnya, akan tetapi baru 3 tuntutan dari 4. Dimana, soal fasilitas rumah dan keamanan tidak dimasukkan ke dalam RPP.
"Setelah berproses dengan Kemenkeu, orang kami yang namanya Kepala Biro Renok, ternyata yang deal itu 3, (yaitu) gaji pokok, pensiun, sama tunjangan hakim," demikian Suharto menambahkan
