Presiden Prabowo Subianto melakukan perubahan penting dalam Kabinet Merah Putih dengan mengganti nama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Perubahan ini diumumkan pada Minggu (20/10/2024) di Istana Negara, Jakarta, bersamaan dengan pengumuman susunan menteri dalam kabinet barunya.
Meutya Hafid, yang ditunjuk sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, menjelaskan bahwa perubahan nama ini tidak hanya sekadar kosmetik, melainkan sebuah langkah strategis untuk menghadapi era digitalisasi yang semakin berkembang pesat. Menurut Meutya, penambahan kata “digital” bertujuan untuk menjawab tantangan zaman, di mana hampir semua aspek komunikasi kini berbasis teknologi digital.
“Penambahan digital ini untuk menegaskan bahwa komunikasi ke depan akan semakin erat dengan teknologi digital. Ini juga merupakan upaya untuk memperkuat peran pemerintah dalam transformasi digital nasional,” kata Meutya di Kompleks Istana Negara, dikutip dari Antara, Senin (21/10/2024).
Fokus pada Transformasi Digital
Keputusan untuk mengganti nomenklatur Kominfo menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital tidak lepas dari fokus pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mengedepankan transformasi digital sebagai salah satu agenda utama mereka. Pemerintahan berbasis digital, menurut Prabowo, adalah kunci untuk menciptakan sistem birokrasi yang lebih efisien dan efektif, serta meningkatkan pelayanan publik melalui inovasi teknologi.
Dalam pidato pengumuman kabinet, Prabowo menekankan pentingnya digitalisasi di seluruh sektor pemerintahan. “Kita akan mendorong transformasi digital untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, cepat, dan terintegrasi,” ujar Prabowo.
Pemberantasan Judi Online dan Perlindungan Data
Lulusan S2 Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) ini juga menegaskan bahwa selain mengembangkan infrastruktur digital, kementerian yang dipimpinnya akan fokus pada pemberantasan judi online (judol) yang marak dilakukan melalui platform digital. Tugas ini diberikan secara khusus oleh Presiden Prabowo sebagai salah satu prioritas utama kementerian.
"Presiden menekankan pentingnya memberantas judi online yang kini makin marak dilakukan secara digital. Ini menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar yang harus kami tuntaskan,” tambahnya.
Selain itu, perlindungan data pribadi masyarakat juga menjadi prioritas dalam perubahan nama kementerian ini. Dengan semakin banyaknya data yang beredar secara digital, keamanan informasi menjadi hal yang tidak bisa diabaikan.
“Perlindungan data berbasis digital sangat penting. Kami akan memastikan keamanan data warga Indonesia dan mengembangkan sistem yang lebih baik untuk menangkal ancaman siber,” ungkap Meutya.
Dalam menjalankan tugas berat ini, Meutya Hafid akan didampingi oleh dua wakil menteri, yakni Nezar Patria dan Angga Raka. Keduanya diharapkan dapat membantu mempercepat upaya kementerian dalam memperkuat digitalisasi di seluruh sektor pemerintahan.
