Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menghadiri rapat koordinasi pimpinan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI Pratikno, di gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (10/11). Rapat tersebut membahas langkah antisipasi banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek) sebagai dampak curah hujan ekstrem pada Desember 2024 hingga Januari 2025.
Pj. Gubernur Teguh mengatakan, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk menghadapi banjir akibat cuaca ekstrem. Salah satunya mitigasi antisipasi banjir dan mengoptimalkan seluruh infrastruktur pengendalian banjir, sehingga genangan cepat surut dan tertangani dengan baik.
"Dalam rapat ini, kami mendapatkan arahan dari pemerintah pusat dan lembaga terkait untuk menghadapi cuaca ekstrem dan antisipasi banjir. Kami siap mengikuti arahannya, kami juga siap bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai lembaga untuk mengantisipasi musim penghujan ini, termasuk mengoptimalkan infrastruktur penanganan banjir yang tersedia," kata Pj. Gubernur Teguh.
Menurutnya, infrastruktur eksisting penanganan banjir yang berada di saluran makro di DKI Jakarta mampu menampung curah hujan hingga 150 mm per hari. Sementara saluran pendukung dapat menangani hingga 100 mm per hari.
"Tapi kalau sudah di atas 250 mm per hari, ini yang memang kita kewalahan. Kemudian kami bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan modifikasi cuaca sebagaimana yang sudah kami lakukan pada 7-9 Desember 2024 dan akan kami lakukan secara bertahap sampai awal tahun 2025," ujarnya.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga telah mengidentifikasi titik-titik rawan banjir dan menyiapkan posko bantuan untuk meminimalkan dampak banjir terhadap masyarakat. Ia berharap, dengan langkah yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah, dampak musim hujan ekstrem dapat ditekan seminimal mungkin.
Pj. Gubernur Teguh juga memastikan anggaran yang digunakan untuk modifikasi cuaca melalui pos anggaran rutin Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI masih cukup. Namun, bila anggaran yang disiapkan sebesar Rp 4,3 miliar tersebut sudah habis, maka Pemprov DKI sudah siap menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT).
"Kalau menggunakan dana (BTT) ini, maka kami harus mengeluarkan status kondisi darurat. Nanti pastinya kami akan koordinasi dengan BNPB. Namun, dengan dana yang masih cukup, kami siap untuk melakukan modifikasi cuaca sampai akhir tahun. Untuk tahun depan, kami juga sudah anggarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2025," terangnya.
Pj. Gubernur Teguh mengatakan, pihaknya telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk menghadapi banjir, sehingga evakuasi dini bisa dilakukan secepatnya. Bahkan, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan kebijakan Work From Home (WFH) bila terjadi banjir pada hari kerja (weekday).
"Jika memang banjirnya terjadi pada hari kerja atau weekday, kami juga mungkin akan mempertimbangkan mengeluarkan kebijakan WFH, khususnya bagi anak sekolah ataupun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta. Mudah-mudahan juga bisa diberlakukan di kementerian dan lembaga, karena banjir ini risiko dan dampaknya berbeda dengan banjir saat weekend," terangnya.
Sementara itu, Menko PMK Pratikno menegaskan, kesiapsiagaan menghadapi curah hujan yang tinggi perlu ditingkatkan, terutama di wilayah Sumatra, Jawa, hingga Nusa Tenggara Timur. Langkah antisipasi harus dilakukan di seluruh daerah termasuk Jabodetabek, yakni meminimalkan dampak banjir dengan modifikasi cuaca, optimalisasi infrastruktur, dan pembentukan posko bersama untuk koordinasi real-time.
"Modifikasi cuaca yang dilakukan antara BMKG, BNPB, dan pemerintah daerah menjadi langkah utama. Modifikasi cuaca tidak menghilangkan hujan, tetapi mengurangi intensitasnya. Sehingga beban pada infrastruktur dapat diminimalkan. Karena itu, infrastruktur yang ada diperbaiki, dirawat, dan dioptimalkan. Petugas teknis di lapangan juga harus selalu siap siaga untuk merespons kondisi darurat,” kata Pratikno.
Pratikno juga mengatakan, jika banjir tetap terjadi, pemerintah telah menyiapkan langkah tanggap darurat, termasuk pemetaan titik-titik rawan banjir dan penyediaan posko bantuan. ”Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Pemprov DKI, dan kementerian terkait telah memetakan lokasi rawan banjir dan memastikan kesiapan infrastruktur serta personel di lapangan,” ujarnya.
