Setelah Munajat 212 Usai...

 Acara Munajat 212 memang telah usai. Na­mun, ada yang menilai, acara tersebut bernuansa politis.

Penilaian tersebut muncul lantaran sejum­lah politisi dari partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hadir dalam acara itu. Antara lain, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya Titiek Soeharto, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, serta Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah.

Kegiatan itu menjadi sorotan publik, saat Fadli Zon berpose dua jari ketika hendak me­masuki panggung.

Tak hanya itu, sejumlah pihak juga menyoroti ucapan Zulkifli Hasan yang menyinggung per­gantian presiden.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Zainut Tauhid Saadi menyatakan, Munajat 212 cenderung menjurus ke arah politik praktis dengan mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Dia menyayangkan MUI DKI Jakarta sebagai salah satu inisiator tidak mampu mengendali­kan kegiatan tersebut, agar tetap berada pada arah dan tujuan semula, yaitu berdoa, berzikir dan bermunajat untuk memohon keselamatan negara.

Berikut penjelasan selengkapnya dari Zainut Tauhid dan Kepala Bidang Informasi dan Ko­munikasi MUI DKI Jakarta, Faiz Rafdhi kepada Rakyat Merdeka.

Zainut Tauhid Saadi: Sayang, MUI DKI Tak Bisa Kendalikan Acara
Munajat 212 diselenggarakan MUI DKI Jakarta bersama beberapa ormas Islam. Penilaian Anda? 

Doa, zikir dan bermunajat kepada Allah SWT adalah perbuatan yang mulia. Apalagi, hal tersebut dituju­kan untuk keselamatan bangsa dan negara. Harapan kami, acara itu terlaksana lancar, tertib, hikmat dan benar-benar diisi kegiatan keagamaan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Beberapa pihak menyayangkan acara itu karena dinilai ada unsur politiknya... 

Nah, kami sangat menyayangkan MUI DKI sebagai salah satu pemra­karsa acara munajat 212 yang tidak mampu mengendalikan kegiatan itu agar tetap berada pada arah dan tu­juan semula, yaitu berdoa, berdzikir dan bermunajat kepada Allah SWT, untuk memohon keselamatan bangsa dan negara.

Apakah MUI Pusat tidak me­wanti-wanti MUI DKI, mengingat ini mendekati Pilpres? 

Kepada MUI DKI yang ikut mem­prakarsai kegiatan tersebut, kami mengimbau untuk tetap menjadikan organisasi MUI sebagai simpul dan pemersatu umat, menjaga ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah wathoni­yah. Demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun, harmonis dan bersatu.

Memang tujuan awal acara Munajat untuk apa? 

Bukan untuk tujuan lain yang menjurus ke arah politik praktis dengan melibatkan diri aksi dukung mendukung paslon capres-cawapres tertentu.

Apakah secara aturan, MUI boleh memberikan dukungan ke­pada salah satu paslon? 

MUI sebagai lembaga keagamaan, tidak boleh terseret ke dalam kegiatan politik praktis. Karena, hal tersebut tidak sesuai karakter, khittah dan jati diri MUI sebagai tenda besar umat Islam.
Menjadi wadah berhimpun para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim dari berbagai ormas Islam. Memiliki tugas untuk memberikan bimbingan, panduan dan perlindun­gan kepada semua umat Islam.

MUI 100 persen tidak bersentu­han dengan politik? 

Politik yang dibangun MUI adalah politik kemuliaan. Berorientasi kepa­da persatuan, persaudaraan, kemasla­hatan bangsa dan negara. Bukan politik praktis yang dapat menimbulkan perpecahan, permusuhan dan konflik sesama anak bangsa.

Salah satu Cawapres dari MUI, Anda bisa menjamin MUI tidak mendukung salah satu paslon? 

Untuk hal tersebut, MUI harus memo­sisikan diri sebagai institusi yang netral, independen, menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan politik. Tidak boleh masuk wilayah politik praktis, apalagi diperalat dan dijadikan kendaraan politik kelompok tertentu.

Kenapa tidak sekalian saja MUI melarang pengurusnya ikut politik praktis? 

MUI tidak pernah melarang pen­gurusnya berkecimpung di bidang politik praktis, sepanjang hal tersebut dilakukan atas nama pribadi. Bukan atas nama institusi. Karena, hal itu merupakan hak asasi yang dilindungi konstitusi.

Apalagi, sekarang ini Bangsa Indonesia sedang menyelenggarakan Pemilu, baik Pemilu Presiden maupun Pemilu Legislatif.

Hendaknya MUI dapat membantu menciptakan situasi yang kondusif, ikut mendinginkan suasana selama masa kampanye. Supaya, pesta demokrasi dapat berjalan lancar, tertib, aman dan menggembirakan.

Pak Ma'ruf Amin mengaku tidak mendapatkan undangan dari pani­tia. Apakah benar? 

Benar, Kyai Ma'ruf Amin tidak mendapat undangan, padahal menu­rut penjelasan dari pihak MUI DKI, acara tersebut untuk merajut ukhuwah Islamiyah dan persatuan bangsa.

Sepertinya, yang diundang han­ya pihak tertentu, sehingga tidak mencerminkan semangat yang di­usung.

Akan ada evaluasi terhadap MUI DKI? 

Setiap Selasa, MUI Pusat meng­gelar Rapat Pimpinan. Membahas laporan perkembangan MUI dari berbagai daerah dan berbagai peris­tiwa penting di Republik ini. Besar kemungkinan, kegiatan Munajat 212 juga akan dibahas dalam Rapim besok (hari ini).

Untuk menghindari hal serupa terjadi lagi, apa yang akan dilaku­kan MUI Pusat?

Kami mengimbau kepada Pimpinan MUI di seluruh Indonesia, agar dapat memfungsikan organisasi MUI sebagai perekat dan pemersatu umat.

Mengingat sekarang Bangsa Indonesia sedang memasuki masa kam­panye, kami mengimbau agar acara yang mulia seperti itu, tidak tercemari kegiatan politik praktis. Sehingga, tidak mengurangi nilai kesakralan kegiatan doa dan dzikir.

Faiz Rafdhi: Kami Tidak Gunakan Istilah Munajat 212 
Sebenarnya apa tujuan acara Munajat 212? 

Pertama, kami tegaskan, MUI DKI tidak menyelenggarakan Munajat 212. Namun, kami menyelenggarakan acara Senandung Salawat dan Zikir Nasional untuk Keselamatan Bangsa. Adapun perihal yang berkembang Munajat 212, memang ada ormas lain yang menyelenggarakan acara serupa.

Istilah 212 siapa yang mengini­siasi?
Yang jelas, sejak awal kami tidak menggunakan istilah 212.

Memangnya tidak ada informasi ke MUI perihal istilah Munajat 212 yang lebih ngetop? 

Yang jelas begini, MUI DKI men­gundang seluruh elemen ormas Islam se-DKI Jakarta untuk melak­sanakan Senandung Salawat dan Zikir Nasional, mengingat beberapa musibah yang menimpa Indonesia, dan umat Islam terbelah. Jadi, sesuai tagline MUI DKI, 'Merajut Ukhuwah Umat Islam'. Maka, kami merasa perlu mengundang untuk kegiatan ini. Mungkin, saat ada undangan ini, ada yang menyelenggarakan acara serupa.

Adakah kolaborasi MUI DKI dengan sejumlah ormas untuk menggelar acara ini?

Bukan kolaborasi. MUI DKI me­nyelenggarakan kegiatan Senandung Salawat. Kami tentu mengundang penasihat MUI, jamaah kami, MUI kota dan ormas Islam di bawah naun­gan MUI. Ada juga sejumlah pejabat yang kami undang.

Hanya mereka yang MUI DKI undang? 

Betul. Kami punya data dan doku­men yang kami undang. Oang-orang itu tidak terkait dengan 212. Sejak awal kami telah menegaskan, tidak terkait politik praktis. Bahkan, panitia MUI DKI ketika menemukan bendera parpol langsung menertibkannya.

Sama sekali bersih dari atribut parpol? 

Jika memang ada ditemukan atribut parpol satu atau dua di ruang seluas acara, sulit juga kami mengontrol semuanya. Tetapi, ketika ditemukan bendera parpol, reaksi kami langsung copot. Kami pun tidak mengundang tokoh politik, atau capres-cawapres 01 maupun 02.

Kenapa sejumlah politisi datang. Apakah sudah konfirmasi ke MUI DKI terlebih dulu? 

Jika ada tokoh parpol, tentu kami tidak bisa menolak. Kehadiran mereka, bisa jadi karena kewarganegaraan Indonesia. Maka, kami tidak bisa menolak itu, silakan. Kami membuka diri, ada warga dari partai politik apapun, dari timses manapun yang hadir.

Siapa yang memberikan pang­gung ke mereka untuk bicara? 

Mungkin dari pihak penyelenggara Munajat. Karena, di list, kami tidak mengundang.

Memangnya, tidak ada batasan dari MUI DKI agar ormas yang diundang tidak melakukan hal ini dan itu? 

Sejak awal sudah kami sampaikan, kami tidak berpolitik praktis. Kami tidak mengundang tokoh politik manapun. Namun sekali lagi, ini merajut ukhuwah.

Kami sebagai pewadah, jika ada yang datang dari manapun, kami membuka diri. Tidak mungkin ada orang datang, termasuk Pak Zulkifli Hasan, kami tolak. Ya, kami terima. Termasuk timses pendukung nomor 01 akan kami buka dengan sangat lebar jika datang.

Kalau bicara di podium boleh? 

Boleh. Jika mereka da­tang kemudianminta bicara di podium yang tidak ada kaitannya dengan kampa­nye, kami izinkan. Kami tegaskan, betul-betul untuk tidak menyampaikan hal politik.

Hal ini sangat ditekankan oleh Ketua MUI DKI, KH Munahar Mukhtar kepada para tokoh politik yang hadir dan in­gin menyampaikan materinya. Bahkan di sambutan, Pak Kyai Munahar tidak menying­gung sedikit pun soal politik. Silakan, bisa dicetak rekamannya.

Nyatanya, banyak yang menilai, acara ini disusupi politik... 
Mungkin ini yang digagas Panitia Munajat 212. Toh, porsi kami tidak sampai malam, melainkan hanya sebentar.

MUI DKI Jakarta lepas tangan dengan penilaian tersebut?

Tidak. Tapi, ini yang harus diklari­fikasi dan dipahami, MUI DKI sejak awal tidak berpolitik praktis lantaran memang ada dua kegiatan. Kalau sampai bicara lepas tangan, tentu bagaimana mungkin kami bertang­gungjawab terhadap sesuatu yang bukan kami lakukan. Yang jelas, kami lakukan prosedural dengan izin ke Pemprov, Kodam, Polda bahkan pejabatnya kami undang untuk hadir.

Apalagi sebelum acara, kami selalu koordinasi. Kami yakin, pemerintah pusat mengetahui ini, sebab acaranya di Monas dan tidak jauh dari Istana. Bahkan, ketika rapat koordinasi, mereka juga lihat rundown acaranya dan memahami.0 rmo