Pernyataan pemerintah yang hendak menggandeng perusahaan asuransi asal Tiongkok, Ping An Insurance untuk turut serta membereskan defisit BPJS Kesehatan dikritisi ekonom senior, Rizal Ramil.
Menurutnya, persoalan BPJS bukan hal luar biasa yang mengharuskan melibatkan perusahaan asing.
“Ini masalah (BPJS Kesehatan) enggak ribet-ribet amat kok kalau kita mau benahi,” kata Rizal Ramli dalam acara Fakta TVOne, Senin (2/9).
Pertama yang ia singgung adalah soal pola iuran BPJS yang saat ini melibatkan peserta, perusahaan dan pemerintah. Pemerintah harus tetap mensubsidi biaya yang dikeluarkan masyarakat.
Kemudian komponen pembiayaan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Diakui, pembiayaan ini memang harus dinaikkan.
“Kita benahi BPJS supaya kekuatan finansialnya lebih kuat, lebih baik dari segi penerimaan iuran, tapi tetap ada prinsip cross subsidy yang mampu dan yang tidak mampu,” lanjutnya.
Masalah lain adalah pembenahan sistem IT. Sistem yang diterapkan dalam pelayanan BPJS harus ditingkatkan. Contohnya pola antrean dan efisiensi syarat-syarat pengajuan pelayanan.
“Ibu-ibu dateng enggak usah bawa surat ini itu, cukup satu kartu dong. Kedua, kalau ngantri dia tahu besok harus datang jam berapa, bisa diperbaiki. Orang udah nyampe bulan, Mars, ini (BPJS) enggak ada canggih-canggihnya sama sekali,” tegasnya.
“Jadi enggak perlu minta bantuan Tiongkok buat urusan kayak gini aja,” tandasnya.0 rm
