Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKJ menyiapkan paket pelatihan kerja khusus untuk juru parkir (jukir) liar warga Jakarta yang dikemas sesuai dengan minat masing-masing.
"Langkah awal akan dilakukan pendataan tentang bidang pekerjaan yang diminati," kata Kepala Disnakertransgi DKI Jakarta Hari Nugroho saat dihubungi di Jakarta, Rabu (15/5/2024).
Usai pendataan, juru parkir liar tersebut dapat diikutsertakan dalam pelatihan yang diselenggarakan Disnakertransgi DKI Jakarta baik pelatihan berbasis kompetensi maupun pelatihan tenaga kerja mandiri serta dilibatkan dalam wadah Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur).
Setelah dilakukan pelatihan akan difasilitasi terkait informasi lowongan pekerjaan yang bisa didaftar."Saat ini lagi pendataan, jadi kita masih menunggu data tersebut dari Dinas Perhubungan yang membina jukir liar," ujar Hari.
Selain itu, bagi jukir liar yang sudah terdaftar akan mengikuti selesai dan pengecekan KTP DKI Jakarta. Hal itu mengingat Disnakertransgi DKI Jakarta bersama pihak terkait hanya melatih dan mendidik juru parkir liar ber-KTP Jakarta.
"Dengan asumsi jukir pendidikan rendah tentu profesi penjaga keamanan, pramuwisata atau keterampilan wirausaha seperti las yang nanti kita siapkan," ucap Hari.
Sedangkan yang berpendidikan tinggi, pelatihan bisa dengan program komputer, pembuat konten web (web content creator), automotif, bahasa asing, dan lain sebagainya.
Sementara itu, Kadishub DKI Jakarta menyatakan kesiapan untuk membina para juru parkir liar agar dapat menemukan pekerjaan sesuai minat dan meninggalkan pekerjaan lama mereka.
"Hasil pendataan ini, kami koordinasikan lebih lanjut dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi agar mereka didata kemudian diinventarisir kira-kira minat mereka di bidang apa yang kemudian, kita siapkan diklat dan pelatihan," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo sebelum menertibkan juru parkir liar di Jakarta Pusat, Rabu.
Syafrin mengatakan penertiban juru parkir liar dilakukan oleh tim gabungan dari Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, unsur kewilayahan, polisi dan TNI menerapkan pola humanis dan persuasif yang dimulai dengan pendataan.
