Analis komunikasi politik, Hendri Satrio alias Hensat menyoroti dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang, Sub Holding, dan Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS) periode 2018-2023 yang merugikan negara hingga Rp193 triliun per tahun.
Hensat menilai perhatian publik mulai teralihkan oleh isu-isu politik, sementara pelaku utama kasus ini masih belum terungkap.
“Bisa nggak menyebutkan nama pengusaha yang terlibat korupsi itu? Kalo nggak bisa, canggih berarti pengusahanya," kata Hensat seperti dikutip redaksi melalui akun X miliknya, Selasa 11 Maret 2025.
Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu khawatir, pelaku utama justru lepas dari pengawasan karena publik terlalu sibuk dengan isu-isu politik yang sengaja digoreng.
"Kalau sampai tenggelam, berarti canggih sekali pengusaha ini memanfaatkan situasi, dan terbukti sekarang orang mulai lupa nama-nama pelakunya,” ujar Hensat.
Hensat mengingatkan agar masyarakat tetap fokus pada kasus ini dan tidak terjebak dalam permainan politik. Pengalihan isu ke ranah politik bisa menjadi strategi untuk menyamarkan pelaku utama.
“Masyarakat harus terus menekan agar hukum berjalan dan dalangnya terungkap,” tegas Hensat.
