Wakil Ketua Komisi XI DPR, Hanif Dakhiri menilai melemahnya daya beli masyarakat pada momen Lebaran 2025 bukan lagi merupakan anomali semata.
"Daya beli yang mulai melemah di tengah momen Lebaran—yang biasanya menjadi puncak konsumsi—harus dibaca sebagai alarm, bukan anomali. Ini menunjukkan tekanan struktural masih dirasakan banyak keluarga Indonesia," tegas Hanif di Jakarta sebagaimana dilansir inilah.com , pada Selasa (1/4/2025).
Target 8 persen pertumbuhan ekonomi, menurutnya, tidak bisa semata mengandalkan investasi dan ekspor, apalagi kalau konsumsi rumah tangga melemah.
"Dalam situasi ini, pemerintah perlu memperkuat sisi permintaan, kebijakan fiskal harus menjadi alat keberpihakan yang nyata, dengan belanja negara yang aktif, tepat sasaran, dan langsung berdampak ke kehidupan rakyat," ucap dia.
Menurut Hanif, Pemerintah juga perlu memperkuat sisi permintaan. Dia meminta negara hadir —bukan hanya lewat insentif korporasi, tapi lewat kebijakan yang membuat masyarakat kembali berani belanja dan lebih optimis menatap masa depan.
Sebelumnya pada 18 Maret 2025, KADIN memprediksi perputaran uang pada Lebaran tahun ini akan merosot sebesar Rp19,4 triliun, dari putaran tahun sebelumnya.
Jika tahun sebelumnya mampu menorehkan putaran uang sebesar Rp157,3 triliun, tahun ini diproyeksikan perputaran uang di Lebaran 2025 hanya Rp137,9 triliun.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengatakan faktor yang menyebabkan penurunan itu adalah jumlah pemudik yang berkurang. Turunnya angka pemudik disebabkan jarak libur Natal-Tahun Baru dan Idul Fitri yang sangat berdekatan. Penurunan jumlah pemudik, berimbas pada besaran daya beli.
Daya Beli Tergerus
Riza, Muhammad Anwar, Peneliti dari Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS), mengakui daya beli masyarakat Indonesia saat ini sedang lemah. Di antara pemicunya karena gelombang PHK yang indikasinya dari penerimaan pajak yang juga turun.
“Kami melihat gelombang PHK yang terjadi saat ini bukan sekadar dampak dari efisiensi bisnis, tetapi juga menandakan lemahnya permintaan di pasar, sehingga perusahaan kesulitan menjaga keberlanjutan operasionalnya,” kata Anwar.
Terkait dengan PHK, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat 77.965 orang pekerja yang terdampak PHK periode Januari-Desember 2024.
Angka itu meningkat 20,21 persen secara tahunan atau year on year/yoy, dibandingkan Januari-Desember 2023 sebanyak 64.855 orang.
Awal tahun, jumlahnya terus bertambah. Dimulai dengan dua perusahaan asal Jepang yakni PT Yamaha Music Indonesia dan PT Sanken Indonesia, memilih tutup. Dampaknya terjadi PHK lebih dari 2.400 pekerja.
Disusul dengan tutupnya raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman (SRIL) Tbk atau Sritex yang resmi tutup pada 1 Maret 2025 atau bertepatan dengan 1 Ramadan 1446 Hijriyah
