Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto meminta Gerindra DKI Jakarta tetap kritis. Juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan instruksi itu tidak spesifik untuk mengkritik Gubernur DKI Anies Baswedan.
"Ndak, ndak (spesifik ke Gubernur Anies). Intinya itu lho, bukan secara spesifik harus seperti apa, secara spesifik pesan Pak Prabowo kepada seluruh anggota parlemen itu harus tetap kritis. Kira-kira begitu," kata Dahnil kepada wartawan, Senin (28/10/2019).
Menurut Dahnil, instruksi agar kritis itu disampaikan Prabowo kepada kader Gerindra yang menjadi anggota Dewan, baik di DPR maupun DPRD. Dahnil mengatakan instruksi Prabowo berkaitan dengan fungsi anggota Dewan sebagai kontrol pemerintah.
"Jadi gini lho, instruksi kepada anggota parlemen itu ceramah Pak Prabowo yang biasa ya. Misalnya gini, anggota parlemen itu kan tugasnya memang melakukan kontrol. Kontrol itu harus kalau ada kebijakan yang merugikan rakyat, anggota parlemen harus bersuara," jelas Dahnil.
Lebih lanjut, instruksi Prabowo tersebut disebut tidak hanya untuk Gerindra DKI. Prabowo, kata Dahnil, juga bisa dikritik jika kebijakannya dirasa merugikan rakyat.
"Kepada siapa saja, termasuk kepada Pak Prabowo apabila ada kebijakan yang dirasakan merugikan rakyat. Jadi anggota parlemen kan memang fungsinya adalah melalukan kontrol begitu," ucap Dahnil.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif mengungkap adanya arahan langsung dari Ketum Prabowo untuk mulai mengkritik Gubernur DKI Anies Baswedan.
"Bantu rakyat dengan dukung program pemerintah yang prorakyat. Tetap kritis bersama rakyat," kata Syarif soal pesan Prabowo itu.
Belakangan, Gerindra DKI menyoroti capaian kerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Kinerja itu menjadi pertimbangan Gerindra untuk menyikapi anggaran TGUPP pada 2020. Dalam rencana Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020, Bappeda DKI Jakarta mengusulkan anggaran untuk TGUPP sebesar Rp 21 miliar. 0 dt
