Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik khawatir akan nasib DKI Jakarta usai ibu kota dipindahkan nanti. Taufik berharap status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota segera diperjelas.
"Kalau orang Betawi bilang, ini dilepehin aja Jakarta. Dilepehin gitu lho, yang selama ini Jakarta ini jadi ibu kota bebannya setengah mati. Nggak ada undang-undang ibu kota itu, nggak ada yang namanya pasal keuangan di ibu kota negara. Jadi ibu kota negara dibiayai oleh siapa, di UU Ibu Kota DKI Jakarta sebagai ibu kota negara nggak ada pasal itu," kata Taufik dalam diskusi di Rapimprov Kadin DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2020).
Taufik khawatir perpindahan ibu kota itu akan mempengaruhi keuangan daerah Jakarta. Sebab, menurutnya, jika nantinya tak lagi menjadi pusat pemerintahan, pendapatan daerah Jakarta juga akan terdampak.
"Saya ada kekhawatiran kalau ini lima tahun yang akan datang pindah nih pegawai negeri pindah semua, pegawai nasional, tingkat pusat pindah semua, udah deh kita ambil istrinya yang ikut, anaknya enggak 2 juta. 2 juta itu adalah pengguna MRT, pengguna TransJakarta. Kira-kira goyang nggak nih? Padahal DKI mensubsidi," kata Taufik.
"Target kami tadinya kalau kita punya APBD Rp 100 triliun, itu PSO-nya 100%, jadi gratis semua yang ber-KTP Jakarta. Ini Jakarta terlalu baik juga, mensubsidi orang Depok, orang Bekasi untuk transportasi. Ini harus dipikirkan harus dicari penggantinya seperti apa," sambung dia.
Karena itu, Taufik pun berharap pemerintah segera memperjelas status Jakarta. Selain itu, dia juga berharap gedung-gedung milik pemerintah pusat dapat diserahkan ke Pemprov DKI untuk dikelola.
"Sisa gedung-gedung itu mau jadi apa? Kalau mau jadi museum, Serahkan saja ke DKI. DKI kan dipegangi terus nih semua, Kemayoran dipegangi, Senayan dipegangi, Jakarta harus meniggkat. Saya kira ayo kita dorong sama-sama supaya Jakarta tetap jadi kota besar setara dengan kota-kota lainnya di dunia. Jangan ditinggalin sebagai ibu kota negara, dia nanti sama dengan kampung ibu saya sama kayak Banten nanti, atau kampung bapak saya di Palembang. Saya kira Jakarta nggak boleh turun derajatnya. Ada konsep megapolitan," tutur Taufik.0 dt
