Pendistribusian paket sembako untuk masyarakat miskin dan rentan miskin akibat pandemik Covid-19 dari pemerintah pusat, terpaksa tertunda lantaran pengemasan yang menggunakan tas merah putih bertulis “Bantuan Presiden” belum rampung dibuat.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan hal tersebut tidak seharusnya terjadi dan dijadikan alasan.
"Masyarakat sudah teriak lapar, pemerintah masih sibuk cari bungkusan. Jadi hal-hal teknis jangan jadi hambatan distribusi," ujarnya ssebagaimana dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (30/4).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun menyarankan pemerintah pusat seharusnya mempercayakan pendistribusian bantuan kepada pemerintah daerah.
"Jadi serahkan bantuan pusat ke pemerintah daerah untuk mendistribusikan ke rakyat. Pusat dan daerah itu harus satu kesatuan," ungkap Suhaimi.
"Dan masyarakat harus segera mendapatkan bantuan yang diperlukan khususnya urusan 'kampung tengah' alias perut," tegas Ketua Dewan Syariah Wilayah PKS DKI Jakarta itu.
Sebanyak 1,3 juta bantuan sosial untuk keluarga miskin dan rentan miskin tengah dipersiapkan oleh Kementerian Sosial. Nilai bantuan sebesar Rp 300 ribu per paket yang akan disalurkan dua kali dalam sebulan itu disiapkan di sejumlah tempat.
Belakangan pengemasan sempat tersendat karena kantong bertulis
"Bantuan Presiden" tidak cukup. Adapun tas bertulisan bantuan Presiden tersebut diambil dari pabrik tekstil di Sukoharjo, Jawa Tengah, Sritex. []
