Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menjadwalkan pertemuan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Riza ingin ada kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait percepatan penanganan banjir di Jakarta.
"Sore kami akan bertemu dengan Kementerian Bappenas, membahas percepatan penanganan banjir di wilayah DKI Jakarta agar ke depannya baik pemerintah pusat atau daerah bisa mengambil langkah lebih cepat untuk penanganan banjir," kata Riza di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Demikian dikutip dari Antara, Kamis (9/7).
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta juga berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN terkait penanganan banjir di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur). Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada April 2020 lalu.
Riza berharap dalam satu bulan ke depan sudah tersusun perencanaan yang lebih detail dalam bentuk Detail Engineering Design (DED). Sehingga, pengerjaan penataan aliran sungai dapat dikerjakan tahun ini termasuk penyelesaian pembangunan sheet pile dan pembebasan lahan.
"Ya nanti kalau sudah dibebaskan dan dibangun, insya Allah warga di sini terbebas dari banjir. Ini kan sekarang kalau airnya pasang, dia banjir. Tadi juga di Kedoya Utara juga, setiap bulan purnama dia merasakan banjir paling tidak selama satu minggu. Mudah-mudahan ke depan nanti setelah dibangun dalam beberapa bulan ke depan sudah tidak ada banjir lagi," ujar Riza.
Riza akan melanjutkan peninjauan di beberapa titik banjir di wilayah DKI Jakarta, setelah beberapa hari lalu dilakukan peninjauan di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Pada Kamis pagi ini, Ariza melakukan peninjauan di sepanjang aliran Kali Angke di dua kelurahan, yaitu Kelurahan Kedoya Utara dan Duri Kosambi, Jakarta Barat.
"Jadi hari ini saya melakukan peninjauan survei di titik-titik banjir di wilayah Kedoya Utara dan Duri Kosambi di Jakarta Barat. Sesuai dengan petunjuk arahan gubernur agar kita bisa melakukan percepatan, pencegahan dan penanganan banjir di wilayah DKI Jakarta," ujar Ariza.
Menurutnya, untuk pencegahan dan penanganan banjir, harus dilakukan beberapa langkah percepatan. Mulai dari pembebasan lahan, pembangunan sheet pile dan sistem polder baik.
"Ini bisa dilakukan dengan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemprov DKI Jakarta baik untuk pembiayaan maupun teknis pengerjaannya," tuturnya.