Keinginan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan Ibukota negara tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dinilai bahaya.
Hal itu disampaikan oleh politikus senior sekaligus Tim Ahli Ekonomi Badan Pemenangan Nasional (BPN), Fuad Bawazier.
“Justru itu (tanpa dana APBN) bisa jadi bahayanya, dalam arti berpotensi besar jadi ajang bisnis korupsi super dahsyat,” kata Fuad dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/5).
Tidak menggunakan APBN berarti pemerintah akan memanfaatkan pihak swasta. Dalam hal ini, Fuad pun mencontohkan kemungkinan upaya barter aset-aset negara seperti kementerian di Jakarta yang dserahkan ke swasta atau investor untuk menutupi utang.
Padahal, nilai tanah di Jakarta sangat mahal dan berbeda dengan harga tanah di daerah.
“Seperti ‘kebasaan’ pemerintah dari dulu-dulu bahwa kalau menjual aset negara umumnya dengan harga murah, tapi kalau membeli aduhai mahalnya,” jelasnya.
Di sisi lain, ia yakin jika kota Jakarta tak akan menjadi kota mati meski status Ibukota berpindah. Sebab menurutnya fasilitas yang sudah ada di Jakarta, seperti pendidikan, transportasi, dan infrastruktur sudah baik.
“Penduduk yang besar dengan pasarnya yang kuat akan tetap jadi kota bisnis seperti New York City di USA. Sedangkan Ibukota baru di Kalteng itu akan seperti Washington DC yang sudah ratusan tahun begitu-begitu saja,” tandasnya. 0 rmo
