Disebut-sebut terkait dengan dugaan penggelembungan harga (mark up) impor beras Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas), perusahaan asal Vietnam, Tan Long Group memberikan klarifikasi.
"Sepanjang sejarah pembukaan penawaran beras Bulog, dan sejak tahun 2023 hingga sekarang kami hanya menang satu batch beras sebanyak 30.000 ton dikirimkan melalui Posco (Korea), dan tidak secara langsung memenangkan kiriman Bulog," kata Ketua Tan Long Group, Truong Sy Ba dikutip dari laporan berita online Vietnam, CAFEF, Jumat (12/7/2024).
Dia menambahkan, pihaknya tidak memenangkan pengiriman satu pun dari Bulog sebagai lembaga yang ditugaskan untuk membeli kontrak beras internasional dari Pemerintah Indonesia.
Jika mengacu pada penawaran Mei, lanjut Truong Sy Ba, ada anggota usahanya Loc Troi yang memenangkan tender 100.000 ton beras. Namun, Tan Long menawarkan harga yang lebih tinggi 15 dolar AS per ton, jadi dia tidak memenangkan tawaran itu.
Penawaran Tan Long ini disampaikan langsung kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang saat itu tengah berkunjung ke Vietnam. Namun, melihat penawaran harga Tan Long lebih tinggi, maka tidak diambil oleh pemerintah Indonesia.
"Pada tanggal 19 Mei, Bapak Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Indonesia berkunjung ke Vietnam, kemudian mengunjungi pabrik beras TLG di Can Tho, dan pabrik beras Hanh Phuc di An Giang, saat itu kami menawarkan 100 ton beras , dengan harga 538 dolar AS per ton, harga FOB. Namun jika dibandingkan dengan harga Loc Troi, mereka menemukan bahwa tawaran Tan Long Group lebih tinggi, sehingga kami tidak menang," paparnya.
Jadi, kata Truong Sy Ba, pihaknya tidak menawarkan harga 538 dolar AS per ton itu secara kepada Indonesia.
"Dalam pembicaraan ini, Menteri bertanya kepada kami saat itu berapa harga beras yang diekspor ke Indonesia dengan metode FOB (harga di gerbang perbatasan negara penjual), dan kemudian kami menghitung harganya menjadi 538 dolar AS per ton," lanjutnya.
Secara khusus, Truong Sy Ba menegaskan kembali bahwa perusahannya ini tidak ada hubungannya dengan Bulog.
Eksportir beras Vietnam lainnya, Loc Troi yang juga disebut terlibat juga ikut membantah tuduhan tersebut.
Dikutip dari CNBC Indonesia (12/7/2024), Loc Troi memenangkan tawaran pada bulan Mei untuk menjual 100 ribu ton ke Bulog, namun dengan harga 563 dolar AS per ton (Rp9,1 juta), yang berada di bawah harga pasar pada saat itu.
Data Impor SDR
Sementara itu dokumen yang dimiliki Studi Demokrasi Rakyat (SDR) menyebutkan, harga impor yang tertera di LOT 7 Loc Troi sebesar 604 dolar AS per ton, lebih tinggi 41 dolar AS.
Logikanya, kata Direktur Eksekutif SDR Hari Purwanto, Loc Troi memenangi tender untuk ekspor beras ke Indonesia, karena harganya lebih rendah 15 dolar AS per ton dari penawaran Tan Long sebesar 538 dolar AS per ton FOB. Artinya, harga penawaran Loc Troi 523 dolar AS per ton FOB.
Kalau dengan pola CIF, nilai penawaran Tan Long 573 per dolar AS, maka harga CIF Loc Troi adalah 558 dolar AS per ton, karena selisih 15 dolar AS per ton.
“Sementara dokumen yang kami punya harga LOT 7 Loc Troi itu 604 dolar AS per ton. Jadi ada selisih 46 dolar per ton. Kalau dikalikan 100 ribu ton, nilainya sekitar 4,6 juta dolar. Itu baru dari satu perusahaan. Bayangkan kalau jumlah impor kita 2,2 juta ton,” ujar Hari.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan SDR ke KPK.
Hari menjelaskan ada dua pelaporan yang dibuat. Pertama berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa mark up impor beras dan kedua terkait masalah tertahannya beras di Tanjung Priok atau demurrage.
Perum Bulog pun angkat bicara. Terkait Tan Long Group, Bulog menjelaskan perusahaan tersebut memang pernah mendaftarkan diri menjadi salah satu mitra dari BUMN pangan tersebut.
Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Sumyanto menegaskan, perusahaan itu tidak pernah memberikan penawaran harga kepada Bulog.
"Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran harga sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini," ucapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/7/2024).
