Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Yasril Ananata Baharuddin menolak usulan kader-kader yang mendukung Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Pasalnya, Bahlil dianggap sebagai aktor yang menyebabkan dinamika politik internal Golkar saat ini bergejolak.
Yasril mengatakan tokoh yang nantinya akan ditunjuk menjadi Ketua Umum Golkar harus memiliki rekam jejak yang jelas dan sudah teruji. Sehingga calon Ketua Umum Golkar tidak hanya menjabat sebagai menteri saja melainkan sudah memiliki kepemimpinan yang teruji.
Menurutnya, saat ini adalah waktu yang tepat bagi Partai Golkar untuk berbenah. Salah satunya dengan memperketat syarat kader untuk menjadi calon ketua umum.
"Betul-betul orang yang mumpuni, jujur, dan punya visi untuk membangun bangsa yang besar, bukan orang yang jumawa dan suka pecicilan. Sekarang waktunya kita membenahi Golkar, kita pilih pemimpin yang bersih, jujur dan mumpuni,” ujar Yasril seperti dikutip, Jumat (16/8/2024).
Mantan Ketua Komisi I DPR ini mengaku menolak oligarki kekuasaan. Sehingga dia berharap Golkar tidak dipimpin oleh orang-orang yang merusak partai yang menjadi pilar demokrasi. Selain itu Ketum Golkar harus tokoh pembaharu demokrasi, bukan perusak demokrasi.
"Saya juga heran mengapa banyak kader yang diam saja. Sepertinya tidak berani menegakkan konstitusi dan bisu membela kebenaran, ada apa ini? Mana orang-orang yang dulu mendukung Airlangga Hartarto, kok diam? Sudah sejauh itukah mental kader sejati. Sedihnya lagi, sekarang ini ukurannya hanya jabatan dan uang," ungkapnya.
Yasril menilai saat ini banyak kader potensial yang layak menjadi Ketua Umum Golkar menggantikan Airlangga. Kader-kader tersebut lebih baik daripada Bahlil yang saat ini digadang-gadang sebagai ketua umum. \
"Ada yang lebih layak untuk menjadi Ketum Golkar. Ada Bambang Soesatyo, ada Agus Gumiwang Kartasasmita, ada Dave Laksono, dan yang lain," katanya.
Lebih lanjut, Yasril menilai Golkar banyak memiliki kader yang memiliki idealisme dan nasionalis tinggi. Sehingga semangat mereka memang ingin memajukan bangsa dan negara.
"Gagasannya untuk kepentingan rakyat, untuk kemajuan bangsa, bukan untuk kepentingan sesaat seperti mencari kekuasaan lalu mencari duit, selesai. Sekarang ini banyak sekali yang seperti itu, merusak sistem dan mekanisme ketatanegaraan kita maupun organisasi partai politik," tandasnya.
