Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus utang 6 juta petani dan nelayan hingga pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Tujuan penghapusan utang tersebut guna memulihkan akses penyaluran kredit dan menghindarkan petani hingga nelayan terjebak pinjaman online (pinjol) dan rentenir.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim S Djojohadikusumo, yang juga adik Presiden Prabowo Subianto, dalam sebuah dialog di Menara Kadin, Jakarta Selatan, pada Rabu, 23 Oktober 2024.
Hashim menyatakan bahwa peraturan presiden (perpres) untuk pemutihan utang tersebut dijadwalkan akan ditandatangani oleh Prabowo pada pekan depan.
"Ini mungkin minggu depan Pak Prabowo akan teken suatu perpres pemutihan. Sedang disiapkan oleh Pak Supratman (Menteri Hukum), semua sesuai undang-undang," kata Hashim.
Menurut Hashim, langkah ini diharapkan dapat memberikan harapan baru bagi petani dan nelayan, serta memungkinkan mereka untuk mengakses kredit perbankan kembali.
"Sekitar 5 juta-6 juta orang dengan keluarganya akan dapat hidup baru, dan mereka dapat hak untuk pinjam lagi ke perbankan," kata Hashim.
Hashim menjelaskan bahwa utang yang akan dihapus adalah utang masa lalu yang timbul akibat berbagai krisis ekonomi, termasuk krisis moneter 1998 dan krisis ekonomi 2008.
Besaran utang tersebut, menurutnya, berkisar antara Rp10 juta hingga Rp20 juta per orang.
Lebih lanjut, Hashim menjelaskan bahwa utang-utang ini sudah lama dihapusbukukan dan telah diganti oleh asuransi perbankan, tetapi hak tagih dari bank belum dihapus.
Akibatnya, banyak petani dan nelayan yang terpaksa meminjam dari rentenir dan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan mereka.
"Saya baru tahu pinjol enam bulan lalu. Meskipun saya konglomerat dan tidak perlu pinjol, saya terkejut mendengar kondisi ini. Saya sampaikan ke Prabowo bahwa ini harus diubah," demikian Hashim.
