Ketua Komisi VII DPR Saleh Daulay mewanti-wanti pemerintah untuk berhati-hati menjalankan program penghapusan utang terhadap satu juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Terlebih totalnya cukup fantastis yaitu mencapai Rp14 triliun, sedangkan kondisi ekonomi global kurang menentu.
Dia mengaku mendapat informasi bahwa sudah ada 67 ribu pelaku UMKM yang didata. Seluruhnya memiliki utang di bank BUMN dan akan dihapuskan oleh pemerintah.
"Meski program ini sangat baik, namun pemerintah tetap perlu berhati-hati. Menurut saya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan," ujar Saleh dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/1/2025).
Dia mengatakan, pemerintah harus benar-benar melakukan verifikasi faktual kepada seluruh pelaku UMKM yang masuk dalam daftar yang utangnya akan dihapuskan. Seluruh pelaku UMKM itu harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Selain itu, dia mengingatkan, jangan sampai program tersebut justru tidak menindidik pelaku UMKM dari tanggung jawab membayarkan utang pinjaman.
"Kalaupun utangnya dihapus, harus tetap mendidik. Jangan sampai, para pengusaha UMKM ini malah justru menyerah dengan lari pada program penghapusan utang," kata Saleh.
Pemerintah juga harus menyediakan solusi alternatif bagi pengusaha UMKM tersebut untuk melanjutkan usahanya. Sebab, prinsip penghapusan utang bukan untuk berhenti berusaha.
Sebaliknya, prinsip dari program tersebut harus membangkitkan dan berkembang tumbuh secara sehat membangun ekonomi masyarakat.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga meminta pemerintah melakukan kajian mendalam terkait kemungkinan para pengusaha UMKM ini untuk mendapatkan modal lagi. Tantangannya tentu tidak mudah. Terutama karena banyaknya jenis usaha yang dikembangkan di UMKM.
"Kan perlu kajian darimana sumber modal untuk UMKM ini. Apakah tetap dari bank BUMN? Kalau iya, apakah semua mereka dapat bantuan modal lagi?" ucap Saleh.
"Kalaupun dapat lagi, bagaimana dengan pengusaha UMKM baru? Mereka juga kan mestinya punya hak. Mereka juga layak untuk dapat bantuan. Dengan begitu, akses dan distribusi pada modal diputarkan secara adil dan merata," imbuhnya.
Karena itu, pemerintah diingatkan untuk berhati-hati betul mengimplementasikan program penghapusan utang ini.
"Ada banyak orang yang mengikuti dan mengamati. Harus diupayakan betul agar selalu tetap dalam koridor konstitusi dan ekonomi Pancasila," kata Saleh.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan akan menghapuskan utang untuk satu juga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tahun 2025. Total nilai utang yang dihapuskan mencapai Rp14 triliun.
Hal tersebut disampaikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman usai menghadiri rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1).
"Target kita memang semua kurang lebih yang ada satu jutaan (pelaku UMKM) itu mau kita hapuskan (utangnya) supaya bisa putih kembali," kata Maman dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (4/1/2025).
Penghapusan utang tersebut bertujuan agar satu juga pelaku UMKM itu bisa kembali mendapatkan fasilitas peminjaman untuk usahanya.
Politisi Partai Golkar itu lantas merinci, di tahap awal akan ada 67 ribu UMKM mendapat manfaat dari program ini dengan total nilai utang yang dihapus sekitar Rp2,4 triliun.
"Tadi dibicarakan Pak Presiden, minggu kedua bulan Januari, minggu depan. Kita akan launching, tiga ribuan yang kita undang mendapatkan hapus tagihan," kata Maman.
