Bukan hanya menteri, utusan presiden hingga staf khusus (stafsus) wakil presiden memiliki kewajiban untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tim Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, merujuk pada dasar pembentukan penasihat khusus presiden, utusan khusus presiden, stafsus presiden dan stafsus wakil presiden pada Peraturan Presiden (Perpres) 137/2024, jabatan tersebut memiliki fungsi strategis.
Demikian halnya Perpres itu kata Budi, juga menyebutkan bahwa hak keuangan penasihat dan utusan khusus, setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan menteri. Kemudian staf khusus, setara dengan pimpinan tinggi madya atau setara eselon I.a.
"Sehingga jabatan penasihat, utusan, dan staf khusus presiden dan staf khusus wakil presiden memenuhi kriteria penyelenggara negara yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN sesuai dengan UU 28/1999," kata Budi kepada wartawan, Kamis, 24 Oktober 2024.
Budi menjelaskan, kepatuhan LHKPN dipandang sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas seorang pejabat publik, sebagai bagian dari penerapan prinsip-prinsip good governance.
"Untuk membahas hal ini, selanjutnya KPK akan berkoordinasi dengan Sekretariat Negara," pungkas Budi.
